Korupsi Bibit Nanas, Eks Pj Gubernur Sulsel Dijerat Pasal Berlapis

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Didik Farkhan Alisyahdi, mengatakan dari total nilai proyek sebesar Rp60 miliar, tim penyidik menduga adanya praktik penggelembungan harga (mark-up) serta indikasi pengadaan fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai sekitar Rp 50 miliar.

"Kejati Sulsel menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas perkara ini dan menindak tegas setiap pihak yang terbukti merugikan keuangan negara demi menjaga integritas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan," kata Didik Farkhan kepada awak media di Lobi Gedung Kejati Sulsel, Senin (9/3/2026).

Atas perbuatan para tersangka, kata Didik, mereka disangkakan melanggar ketentuan perundang-undangan dengan pasal berlapis, yakni Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Kemudian Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Ini pasalnya panjang-panjang sekarang karena ada perubahan beberapa pasal di undang-undang korupsi masuk dalam KUHP," ucap Didik.

Didik menambahkan, para tersangka ditahan di dua Lapas berbeda, empat tersangka ditahan di Lapas Kelas 1 A Makassar, sementara Bahtiar dan satu orang lainnya di Lapas Maros. "Pak BB (Bahtiar Baharuddin) ditahan di Lapas Maros," jelasnya.

Didik Farkhan Alisyahdi menyebut, "Penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh minimal dua alat bukti yang sah dan cukup, yang mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian negara kurang lebih Rp50 miliar," kata dia.