Jelang Pilkada Serentak 2020, Pemprov Sulsel Kuatkan Akurasi Data KTP

24 Okt 2019, 18:02 WIB

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus menguatkan akurasi data kependudukan, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Konsolidasi diperlukan untuk meminimalisasi data ganda.

Untuk itu, Pemprov Sulsel menggelar rapat konsolidasi data kependudukan untuk Pilkada Serentak 2020 di Hotel Ramedo, Kamis (24/10). Sekda Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani mengatakan, konsolidasi itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam penghadapi pilkada.

"Karena kita menganggap pilkada 2020 sarat dengan dinamika, fenomena yang baru, antisipasi lingkungan strategis yang baru sehingga kita juga ingin memperbaharui terus kapasitas masing-masing personel kita di 24 kabupaten kota," kata Abdul Hayat Gani.

1. Pemerintah ingin meminimalisasi data ganda

Eks Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani. Pemprov Sulsel

Penguatan akurasi data juga bertujuan untuk meminimalisasi berbagai masalah data kependudukan, khususnya jelang Pilkada Serentak 2020. Sejumlah persoalan dibahas dalam koordinasi tersebut, mulai dari data pemilih ganda hingga mengakomodasi warga yang memang memiliki hak untuk memilih, namun belum tercatat.

Hayat menekankan perlunya interaksi sosial petugas dalam melayani data kependudukan, khususnya di kabupaten-kabupaten yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak. "Kita tahu bahwa setiap pilkada tentu kepemilikan KTP yang menjadi bukti sah untuk keikutsertaan. Nah itu kita perkuat akurasinya," kata Hayat lagi.

2. Keterbatasan blangko jadi kendala

(Ilustrasi) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Di sisi lain, keterbatasan blangko untuk pembuatan KTP elektronik juga kerap jadi masalah sendiri, utamanya saat mendekati pilkada. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Sukarniaty Kondolele mengatakan, keterbatasan blangko tidak hanya di Sulsel, melainkan di daerah lain.

Dia mengungkap, saat ini ada 514 pelayanan dukcapil yang kekurangan blangko itu karena pengadaannya terpusat di Kementerian Dalam Negeri RI. "Jadi memang belum ada kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengadaan," kata Sukarniaty atau akrab disapa Ani.

3. Blangko diprioritaskan untuk hal-hal darurat

foto hanya ilustrasi (IDN Times/Asrhawi Muin)

Tahun ini, Sulsel telah mengambil 10 ribu keping blangko dari pemerintah pusat. Namun, menurut Ani, jumlah itu masih harus dibagi ke seluruh kabupaten kota dengan memprioritaskan daerah yang paling mengalami kekurangan blangko.

"Tapi tidak serta merta kita kasih. Yang betul-betul memang sudah minim dan habis blangkonya. Kalau kebutuhan blangko itu tentu sesuai dengan cakupan perekaman yang ada," kata Ani.

Saat ini, blangko KTP yang tersisa lebih diprioritaskan kepada penduduk yang benar-benar membutuhkan. Misalnya penduduk yang baru pertama kali melakukan perekaman KTP. Sementara bagi penduduk yang hendak melakukan penggantian KTP bisa menggunakan suket (surat keterangan).

Kendati demikian, dia optimis masalah data kependudukan bisa teratasi sebelum perhelatan pilkada serentak. "Kalau yang sudah melakukan perekaman itu sudah 98,6 persen. Jadi sisanya lagi. Tapi kita kan sudah zona hijau sejak tahun lalu. Jadi saya kira itu tidak terlalu bermasalah," ujarnya.