Jelang Pemilu, Kapolda Sulsel: Semua Daerah Saya Anggap Rawan

05 Apr 2019, 20:16 WIB

IDN Times/Abdurrahman

Makassar, IDN Times - Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Pol Hamidin enggan mengategorikan kabupaten-kota di wilayah tugasnya yang rawan terjadi konflik terkait Pemilu. Menurut Hamidin, Jumat (5/4), ia menganggap semua daerah yang termasuk wilayah tugasnya sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan, dengan waktu pemungutan suara pada 17 April 2019.

“Tidak ada klasifikasi ini daerah rawan dari daerah lain. Di kepemimpinan saya, semua saya anggap rawan agar bisa bekerja secara optimal. Kalau ada daerah yang dianggap rawan fokus hanya pada satu titik, tahu-tahu terjadi di daerah lain. Pada prinsipnya kita harus kerja maksimal,” kata Hamidin.

1. Polda Sulsel memantapkan koordinasi dengan stakeholder penyelenggara pemilu

IDN Times/Abdurrahman

Mantan Deputi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang kerja sama internasional itu juga mengungkap akan memantapkan koordinasi antar stakeholder penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Hamidin berharap pada KPU dan Bawaslu sebagai mitra Polri, memberi masukan dan koordinasi terkait fungsi-fungsi personel kepolisian dalam mengawal kelancaran pemilu.

“Yang kita harapkan tidak terjadi pidana atau konflik terkait pemilu,” ujar Hamidin.

2. Kapolda Sulsel berharap pengamanan pemilu di Sulsel lancar, tanpa bantuan dari daerah lain

IDN Times/Abdurrahman

Hamidin berharap proses pengamanan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berlangsung aman dan lancar, serta tidak memerlukan bantuan tambahan personel dari daerah lain atau tambahan pasukan dari Mabes Polri.

Jika terjadi konflik pemilu di satu kabupaten dan jumlah personel kepolisian dinilai tidak cukup, kata dia, maka akan dibantu personel kepolisian dari kabupaten lain. Demikian juga apabila terjadi di satu provinsi, bila tidak cukup personel, akan dibantu dari provinsi lain.

“Kami sudah punya mekanisme kalau ada kejadian, begini yang kita lakukan, jika terjadi chaos maka Mabes Polri yang akan mem-back up kita, prosedurnya begitu. Sedangkan aparat TNI ada di belakang kita,” ungkap Hamidin.

3. Polda Sulsel siapkan 12 ribu personel dibantu 10 ribu personel TNI dan 5 ribu anggota Linmas untuk pengamanan pemilu

IDN Times/Abdurrahman

Kabid Humas Polda Sulsel Dicky Sondani menyebutkan jumlah personel kepolisian yang disiagakan untuk menjamin kelancaran tahapan dan pelaksanaan Pemilu di Sulsel sebanyak 12.000 personel, dibantu sekitar 10.000 personel TNI dan 5.000 anggota Linmas.

Guna memantapkan proses pengamanan pemilu, jajaran Polda Sulsel telah menggelar latihan rutin dan simulasi penanggulangan gangguan keamanan. Beberapa di antaranya, kesigapan anggota kepolisian menjaga lokasi TPS dan kantor-kantor KPU dan Bawaslu. Selain itu, polisi juga berlatih untuk mengantisipasi unjuk rasa setelah pemungutan suara.