Jejak Tanribali Lamo, Sang Juru Damai Sulsel di Masa Genting

Lahir di Kabupaten Bone pada 15 November 1952, jiwa kepemimpinan sejatinya sudah mengalir kental dalam diri Tanribali. Ia adalah putra dari Kolonel Inf. (Purn) Achmad Lamo, sosok Gubernur Sulawesi Selatan legendaris yang memimpin pada periode 1966–1977. Selain itu, sang ayah juga merupakan seorang veteran masa Revolusi Kemerdekaan dengan medan gerilya di Jawa dan sekitar Makassar.

Tumbuh dalam kedisiplinan keluarga prajurit, Tanribali memilih jalan pengabdian yang sama. Ia menempuh pendidikan di Akademi Militer (Akmil) dan lulus dari korps Zeni pada tahun 1974. Meniti karier dengan tekun, ia berhasil mengukir prestasi gemilang hingga meraih pangkat perwira tinggi Mayor Jenderal TNI.

Di panggung pemerintahan, nama Tanribali Lamo muncul sebagai figur penyejuk di masa-masa kritis. Penunjukannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel pada awal tahun 2008 berawal dari polemik Pemilihan Gubernur Sulsel 2007 yang mempertemukan petahana Amin Syam dan wakilnya saat itu yakni Syahrul Yasin Limpo. Syahrul dinyatakan sebagai pemenang, tetapi Amin Syam menolak hasilnya. Kubu Amin Syam menolak hasil tersebut karena mengendus adanya kecurangan, termasuk dugaan penggelembungan suara oleh kubu lawan.

Di saat sengketa Pilgub Sulsel dibawa ke Mahkamah Agung, sejumlah nama calon Pj Gubernur Sulsel mulai bermunculan. Ada Dirjen Otda Dirjen Otda, Sodjuangon Situmorang, dan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Syamsul Mapparepa. Namun, Menteri Dalam Negeri saat itu, Mardiyanto, secara tak terduga menunjuk Tanribali. Penunjukan ini sempat memicu kontroversi sengit dari aktivis pro-demokrasi dan pengamat politik yang khawatir akan kembalinya militer ke ranah sipil. Terlebih terdapat perdebatan terkait status militer aktif almarhum sebelum akhirnya dilantik.

Mendagri Mardiyanto sendiri beralasan bahwa Tanribali dipilih karena merupakan figur netral yang diyakini mampu meredam ketegangan provinsi. Selain itu, pihak pemerintah mengaku kehabisan sosok ideal yang bisa menjadi pengganti sementara. Bagaimana pun, menurut Mardiyanto saat itu, roda pemerintahan tidak boleh dibiarkan kosong lantaran sengketa hasil Pilgub Sulsel 2007. Terlebih masa baktii Amin Syam dan Syahrul Yasin Limpo sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel habis pada 19 Januari 2008.

Hal diucapkan oleh seorang demonstran pada sebuah aksi penolakan di depan Gedung DPRD Sulsel pada 16 Januari 2008. Sorotan pemberitaan saat itu sudah cukup untuk menggambarkan kondisi genting yang dihadapi Tanribali sebagai Pj. Gubernur Sulsel. Provinsi terbelah menjadi dua kubu. Gelombang unjuk rasa para pendukung kedua kubu menjadi rutinitas sehari-hari. Aparat kepolisian dikerahkan untuk mengawal ketat aksi massa dan potensi konflik horizontal.

Di sinilah tangan dingin Tanribali diuji. Segera setelah dilantik pada 19 Januari 2008, ia langsung menggelar rapat koordinasi dan menginisiasi strategi untuk meredakan ketegangan politis. Tanribali mempertemukan kedua kandidat yang berseteru serta merangkul tokoh-tokoh lokal berpengaruh seperti mantan Gubenur Sulsel periode 1978–1983 yakni Andi Oddang. Pendekatan yang bertumpu pada dialog tersebut langsung mengingatkan publik pada gaya kepemimpinan sang ayah.

Pendekatan ala Tanribali menuai hasil. Ketegangan berangsur-angsur mereda, seiring sengketa Pilgub Sulsel 2007 di MA mencapai babak final. Pada 19 Maret 2008, MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh KPU Sulsel. Majelis Hakim Agung menyatakan keputusan tingkat pertama yang memerintahkan pilkada ulang adalah sebuah kekeliruan hakim yang nyata. MA menolak keberatan yang diajukan pasangan Amin Syam–Mansyur Ramly dan mengesahkan kembali kemenangan pasangan Syahrul Yasin Limpo–Agus Arifin Nu'mang.

Konflik hukum-politik selama setengah tahun yang melelahkan tersebut akhirnya berakhir pada 8 April 2008 dengan dilantiknya Syahrul Yasin Limp dan Agus Arifin Nu'mang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Di hari yang sama, Tanribali Lamo menyelesaikan tugas sebagai Pj. Gubernur Sulsel yang diembannya selama 80 hari.

Usai menjabat staf ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tanribali Lamo dilantik sebagai Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik pada 31 Desember 2008. Selama menjabat, ia aktif menangani ratusan konflik internal, menyiapkan regulasi ormas, merancang RUU Pemilu, hingga mengkaji pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

Pengalamannya sebagai Pj. Gubernur Sulsel membuatnya kembali dipercaya mengemban tugas serupa di tiga daerah berbeda. Mulai dari Sulawesi Tengah (2011), Papua Barat (2011–2012) untuk membenahi anggaran dan jadwal Pilkada, serta Maluku Utara (2013–2014) dalam mengawal putaran kedua Pilgub. Kiprah panjangnya mengawal masa transisi membuatnya dijuluki sebagai "gubernur spesialis daerah konflik" sebelum akhirnya pensiun dari Kemendagri pada 1 Januari 2015.

Kini, sang pengayom telah berpulang. Namun, dedikasi dan rekam jejak Tanribali Lamo dalam merawat ketenangan di masa-masa genting akan selalu selalu dikenang.