Jaksa Cecar Saksi soal Sumber Duit Nurdin Abdullah Beli Tanah di Maros

Hasmin menjelaskan, lahan yang dibeli oleh Nurdin Abdullah adalah milik dari tiga orang warga setempat. Satu di antaranya yaitu Nursan yang turut dihadirkan sebagai saksi. Nurdin membeli tanah milik Nursan seluas 4 hektare melalui Hasmin Badoa, pada Juli 2020 lalu dengan harga Rp544 juta.

Hasmin menyatakan, Nurdin membeli tanah untuk membangun masjid, meskipun di sekitar dusun itu sudah ada masjid. "Cuman kan masjidnya tidak representatif. Jadi warga juga minta pas tahu bapak (Nurdin) beli tanah di sana, bilang pak (Nurdin) tolong bangun masjid," jelas Hasmin.

Proses transaksi pembayaran lahan dilakukan sepanjang bulan Juli 2020. Hasmin menyebut ada pemilik lahan lain bernama Samad yang pernah dipanggil menghadap ke rumah jabatan gubernur untuk menerima uang pembayaran tanah. Namun dia tidak mengetahui pasti total pembeliannya. "Yang lain itu ada yang dilunasi di tempat," jelasnya.

Hasmin mengaku hanya menjembatani proses pembelian lahan oleh Nurdin Abdullah dengan para pemilik. Mengingat dia saat ini masih menjabat sebagai legislator DPRD Maros sekaligus Ketua DPC PPP Maros. Apalagi Kecamatan Tompobulu adalah daerah pemilihannya pada 2019 lalu. Hasmin sendiri adalah suami dari adik Nurdin Abdullah, Andi Tenri Abdullah.

"Awalnya pak Bora dan Pak Dusun (Ara) Nompo Daeng Rala sampaikan jika ada tanah mau dijual, jadi saya sampaikan ke pak Nurdin lalu dia lihat tanahnya bagus," ungkap Hasmin.

Karena mengetahui bahwa Nurdin membeli tanah di kawasan itu, warga lain bernama Samad juga menyampaikan ke Hasmin bahwa tanahnya hendak dia jual. Nurdin pun meninjau kembali lokasi sehingga memutuskan untuk membeli tanah itu. "Jadi total luas lahan itu yang dibebaskan dari 3 orang, ada 17 hektare," imbuhnya.

Hasmin mengaku tidak mengetahui sumber uang yang digunakan Nurdin untuk membeli tanah di Maros. Apakah berasal dari dana CSR bank atau bukan. "Karena kalau di situ sudah bukan lagi urusan saya," jelasnya. Kata Hasmin, sebelum masjid dibangun, sudah ada sosialisasi ke warga setempat. Proses peletakan pembangunan batu pertama masjid pada November 2020.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Siswandono mengungkapkan, keterangan saksi dibutuhkan untuk memperkuat dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi sebagaimana yang didakwakan terhadap Nurdin Abdullah. Termasuk dana pembangunan masjid yang diberikan oleh sejumlah kontraktor.

"Ini bisa mendukung bukti bahwa di sana (Pucak) ada tanah milik Nurdin Abdullah, kemudian, apakah uang hasil pembelian tanah itu ada kaitannya dengan tindak pidananya, itu yang sedang kami analisa," jelas Siswandono.