Ingat! Pemkot Makassar Belum Izinkan Pesta Pernikahan di Hotel

Pada 22 Juli 2020 lalu, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin sudah menyampaikan hal tersebut ketika bertemu Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga. 

Saat itu, Anggiat bermaksud meminta izin untuk pelaksanaan event yang melibatkan banyak orang di hotel, termasuk resepsi pernikahan. Namun Rudy tidak memberikan izin dan meminta PHRI bersabar sambil melihat perkembangan angka penyebaran COVID-19 kedepan.

"Jadi belum boleh. Sabar-sabar dulu karena kebijakan ini harus Pak Wali yang kasih izin," kata Rusmayani.

Jika ada yang nekat menggelar resepsi pernikahan di hotel ataupun gedung, Rusmayani mengatakan akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Perwali Nomor 36 Tahun 2020. 

Untuk mengawasi hal ini, Dinas Pariwisata Kota Makassar pun telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan dan PHRI, untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha termasuk hotel dan restoran. 

"Mereka bergerak memberikan edukasi dan sosialisasi Perwali Nomor 36 tahun 2020 tentang protokol kesehatan," katanya.

Saat melakukan sosialisasi, tim akan membuat berita acara yang harus ditandatangani oleh pihak pengelola tempat usaha. Dalam berita acara tersebut, mereka harus telah memahami isi dari Perwali yang dimaksud. 

Pengelola juga harus bersedia menerima sanksi jika diketahui melanggar protokol kesehatan. Dengan demikian, tim gabungan akan datang mengecek komitmen pengelola tempat usaha sebagaimana yang tertera dalam berita acara.

"Makanya kita akan memberikan label bintang terhadap hotel dan restoran berdasarkan tingkat kepatuhan mereka menjalankan seluruh aturan Perwali 36/2020," katanya.