Hindari Jalan Pettarani Makassar, Konvoi Relawan MULIA Buat Macet
Makassar, IDN Times - Kemacetan terjadi di depan Posko Induk pemenagan calon Wali Kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia) di Jl AP Pettarani, Makassar, Rabu (27/11/2024) petang.
Kemacetan terjadi akibat konvoi atau iring-irimgan relawan Mulia yang berhenti di jalan raya tepat di depan Posko Induk Mulia. Tampak ratusan relawan yang mayoritas menggunakan roda dua terus bernyanyi dan meneriakkan yel-yel.
"Watunnami Mulia, Watunnami Mulia," teriak ratusan relawan Mulia tersebut.
Mereka juga membawa bendera partai Golkar yang merupakan partai pengusung pasangan Mulia, tak hanya itu para relawan juga menyalakan flare dan terus membunyikan klakson kendarannya.
Akibat aksi konvoi ratusan relawan tersebut, arus lalu lintas di Jalan AP Pettarani Makassar menuju Jalan Sultan Alauddin Makassar tidak bisa begerak.
Masyarakat yang terjebak macet harus pasrah kendaraannya terjebak di tengah-tengah aksi konvoi relawan Mulia.
Padahal, Pihak kepolisian Polrestabes Makassar, mengimbau kepada para pendukung paslon Pilgub dan Pilwalkot Makassar untuk tidak melakukan konvoi perayaan kemenangan setelah hasil Pilkada 2024 diumumkan.
Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin mengatakan, imbauan itu untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah potensi terjadinya gangguan lalu lintas.
"Diimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan konvoi karena dapat menganggu ketertibian masyarakat, serta menganggu kelancaran arus lalu lintas, yang mana kegiatan tersebut bisa mengakibatkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas," kata Wahid kepada IDN Times, Rabu (27/11/2024).
Wahid pun menekankan agar, para pendukung paslon yang menang untuk tetap saling menghormati khususnya mengamalkan nilai-nilai budaya lokal.
"Tetap mengedapankan budaya sipakatau (saling menghormati), sipakalebbi (saling memuliakan), dan sipakainge (saling mengingatkan)," ujarnya.
Pihaknya pun bakal mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang kedapatan melanggar. Namun jika ada yang melakukan tindakan pidana maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.
"Yang dikedepankan tindakan persuasif bukan tindakan hukum, kecuali kalau ada pelanggaran pidana tentu ada aturan yang harus ditegakkan sesuai aturan dan perundang undangan yang berlaku," tandasnya.
