Makassar, IDN Times - Penertiban puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) berlangsung di sepanjang poros BTP, Kecamatan Tamalanrea, Kamis (16/4/2026). Penertiban berjalan lancar tanpa gesekan antara petugas dan pedagang.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengembalikan fungsi ruang publik sekaligus menjaga ketertiban wilayah. Penertiban dilakukan setelah melalui tahapan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada para pelaku usaha.
Camat Tamalanrea, Andi Patiroi, menyebut sekitar 60 lapak ditertibkan karena berdiri di atas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Lapak-lapak tersebut memanfaatkan trotoar hingga saluran drainase sebagai lokasi berjualan.
“Berdasarkan pendataan, terdapat kurang lebih 60 lapak memanfaatkan trotoar serta area di atas saluran drainase sebagai lokasi berjualan maupun menempatkan etalase toko,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi ini tidak hanya mengganggu akses pejalan kaki, tetapi juga menutup aliran air. Akibatnya, kawasan tersebut berpotensi mengalami genangan hingga banjir saat curah hujan tinggi.
“Penertiban lapak berdiri di atas fasum menjadi bagian dari komitmen kami dalam menjaga ketertiban umum sekaligus mengembalikan fungsi fasilitas publik,” tegasnya.
Penertiban dilakukan setelah pemerintah memberikan teguran hingga tiga kali kepada para pedagang. Proses ini menjadi bagian dari pendekatan humanis yang mengedepankan komunikasi.
“Penertiban ini bukan tindakan tiba-tiba. Kami sudah melalui tahapan persuasif, termasuk memberikan surat teguran hingga tiga kali kepada para pelaku usaha yang melanggar,” kata Andi Patiroi.
Hasilnya, sekitar 10 PKL memilih membongkar lapaknya secara mandiri. Sementara sekitar 50 pelaku usaha lainnya merapikan etalase dan dagangan yang melanggar batas fasilitas umum.
Lurah Buntusu, Nasrul, mengatakan seluruh proses berjalan aman dan kondusif tanpa gesekan. “Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Tidak ada gesekan di lapangan,” ujarnya.
Penertiban dilakukan setelah pemerintah memberikan teguran hingga tiga kali kepada para pedagang. Proses ini menjadi bagian dari pendekatan humanis yang mengedepankan komunikasi.
“Penertiban ini bukan tindakan tiba-tiba. Kami sudah melalui tahapan persuasif, termasuk memberikan surat teguran hingga tiga kali kepada para pelaku usaha yang melanggar,” kata Andi Patiroi.
Hasilnya, sekitar 10 PKL memilih membongkar lapaknya secara mandiri. Sementara sekitar 50 pelaku usaha lainnya merapikan etalase dan dagangan yang melanggar batas fasilitas umum.
Lurah Buntusu, Nasrul, mengatakan seluruh proses berjalan aman dan kondusif tanpa gesekan. “Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Tidak ada gesekan di lapangan,” ujarnya.