Fadjry Djufry: Efisiensi Anggaran Wajib, ASN Sulsel Harus Patuh

11 Feb 2025, 20:36 WIB

Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, dalam Rapat Koordinasi Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (11/2/2025). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Intinya sih...

Pj Gubernur Sulsel menegaskan pemerintah daerah wajib menjalankan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran
Dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan, mendorong pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menyusun program dan kegiatan
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pengendalian risiko dalam pengelolaan anggaran

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan seluruh pemerintah daerah di Sulsel wajib menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (11/2/2025).

Dalam arahannya, Fadjry menekankan pentingnya kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam kondisi fiskal yang terbatas. Dia mengatakan ASN wajib menjalankan Inpres tersebut dalam kondisi apapun.

"Sebagai ASN wajib menjalankan Inpres ini dalam kondisi apapun. Birokrasi harus jalan, bagaimanapun keadaan fiskal anggaran kita. Karena kita ini ASN harus sami'na wa atho'na. Apapun itu, kita harus mengikuti pimpinan," kata Fadjry.

1. Dana transfer ke daerah mengalami penurunan

Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry (tengah),dalam Rapat Koordinasi Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (11/2/2025). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Fadjry juga mengungkapkan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan pada tahun ini. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Sulsel, tetapi juga di berbagai provinsi serta kementerian dan lembaga di tingkat nasional.

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih bijak dalam menyusun program dan kegiatan agar tetap efektif meski dalam kondisi keterbatasan anggaran.

2. Efisiensi anggaran butuh perencanaan matang

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Mohammad Risbiyantoro, menekankan perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi tugas bersama.

"Kalau kita rencanakan dengan baik, Insyaallah kita bisa menjalankan dengan baik. Memang ini menjadi tugas kita semua. Kita berharap, tujuan dari program kita semua bisa tercapai," katanya.

3. Perlu pengendalian risiko dalam pengelolaan anggaran

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain itu, Risbiyantoro menyoroti pentingnya pengendalian risiko dalam pengelolaan anggaran. Dia berharap perencanaan dan penganggaran ke depan sudah sinkron sehingga dapat langsung dijalankan oleh pemerintahan yang baru.

"Perencanaan penganggaran ini sangat penting. Diharapkan, perencanaan kedepan sudah sinkron dan sisa dijalankan pada pemerintahan yang baru. Kami berusaha untuk menjembatani ini agar penganggaran lebih efektif," jelasnya.