Empat Kasus Kayu Ilegal Asal Papua Segera Disidangkan

Dalam kasus peredaran 57 kontainer kayu ilegal asal Papua, Gakkum Kementerian LHK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah direktur perusahaan yang mengangkut kayu merbau ilegal.

Tersangka masing-masing Direktur CV Edom Ariha Jaya berinisial DT, Direktur PT Mansinan Global Mandidi inisial DG. Lalu BA kuasa Direktur PT Harangan Bagot, serta TS Direktur PT Rajawali Papua Foresta. Tersangka diduga melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.

“Kami mengajak semua pihak bersama-sama mengawal proses di pengadilan hingga ada putusan dan pelaku mendapatkan hukuman yang maksimal agar muncul efek jera,” ucap Doni.

Petugas Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI dan tim gabungan mengamankan sebuah kapal bernama lambung “SM”, yang mengangkut 57 kontainer kayu ilegal asal Papua, di Pelabuhan Sukarno Hatta Makassar, Selasa (8/1). Kapal bermuatan kayu ditangkap dalam pelayaran menuju Surabaya, Jawa Timur.

Penyelundupan kayu ilegal terungkap berkat kerja sama aparat gabungan, yang terdiri dari petugas Ditjen Penegakan Hukum Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bea Cukai Makasar, serta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Makassar. Kapal beserta barang bukti saat ini bersandar di pelabuhan peti kemas Sukarno-Hatta.

“Kayu berjenis merbau ini diperkirakan lebih dari 914 meter kubik dengan nilai diperkirakan minimal Rp16,5 miliar,” kata Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono, kepada wartawan di Makassar, Selasa (8/1).

Sebelumnya, Maret lalu, Pengadilan Negeri Makassar memutuskan menolak permohonan praperadilan dari enam perusahaan yang mengaku sebagai pemilik kayu sitaan Gakkum KLHK.

Pemohon meminta pengadilan membatalkan penggeledahan dan penyitaan kayu oleh Gakkum. Mereka juga meminta kayu berjenis merbau itu dikembalikan kepada para pemilik. Namun seluruh permohonan ditolak.

“Menolak permohonan praperadilan para pemohon seluruhnya; menyatakan tindakan penggeladahan dan penyitaan yang dilakukan oleh termohon sah menurut hukum,” kata Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga pada amar putusan.

Melalui siaran persnya, Direktur Jenderal Gakkum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani menyatakan komitmennya dalam penyelamatan sumber daya alam. Pemberantasan pembalakan liar jadi salah satu prioritas utama.

Menurut Rasio, pembalakan liar merupakan kejahatan yang harus dilawan karena menghancurkan ekosistem. Selain itu juga mengancam kehidupan masyarakat dan merugikan negara.

"Kami sangat serius menindak kasus ini karena perusakan lingkungan adalah kejahatan luar biasa, harus kita tangani bersama-sama. Harus ada efek jera, kami mengharapkan penegakan hukum pidana pencucian uang dapat segera diterapkan untuk kasus sumber daya alam,” ucapnya.