DPRD Makassar Konsultasi ke Kemendagri soal Pengganti Fatma

Masa jabatan para kepala daerah yang dilantik pada 2021 itu, termasuk Makassar, sedianya baru berakhir pada 2026. Namun pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 akan berdampak pada dipangkasnya masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020. 

Masa jabatan seluruh kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 berakhir pada 31 Desember 2024. Dengan demikian, tersisa dua tahun masa jabatan yang harus dipangkas.

Jika merujuk pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, maka ada kemungkinan jabatan Wakil Wali Kota Makassar tidak memerlukan pengganti. Dengan kata lain, Danny Pomanto berpotensi tidak punya wakil sampai akhir masa jabatan.

Kemungkinan tidak adanya pengganti Fatma itu mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Aturan ini menyatakan bahwa masa jabatan yang tersisa selama 18 bulan tidak bisa lagi diisi wakil.

Rudi mengatakan jika masa jabatan kepala daerah tetap sampai 2026, maka masih memungkinkan pengisian jabatan Wakil Wali Kota Makassar. Karena itu berarti masih tersisa lebih dari 18 bulan. 

"Tapi kalau pilkada serentak 2024 dan dipangkas masa jabatan, maka posisi Wakil Wali Kota Makassar sudah tidak tidak bisa diisi lagi," kata Rudi.

DPRD Kota Makassar telah mengumumkan secara resmi tentang pemberhentian Fatma melalui rapat paripurna. Rapat ini dilaksanakan setelah sebelumnya DPRD telah menerima surat pengunduran diri Fatma pada 2 Oktober 2023 lalu.

"Melalui forum rapat paripurna pimpinan DPRD, dengan ini mengumumkan bahwa saudari Hj Fatmawati Rusdi yang telah mengambil sumpah dan dilantik jadi Wakil Wali Kota Makassar masa jabatan 2021-2024 akan diberhentikan karena permintaan sendiri, kata Rudi.

Fatma memilih menanggalkan jabatannya lantaran memutuskan maju di Pileg 2024.