Disdik Makassar Janji Tuntaskan 1.377 Siswa Tak Terdaftar di Dapodik

23 Jan 2025, 17:33 WIB

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Nielma Palamba. (IDN Times/Ashrawi Muin)

Makassar, IDN Times - DPRD Kota Makassar melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk membahas masalah siswa SMP yang tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). RDP ini berlangsung di ruang Komisi D DPRD Kota Makassar, Kamis (23/1/20245).

Sebanyak 1.377 siswa dilaporkan belum tercatat. Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, mengatakan hal tersebut merupakan imbas dari kelebihan kapasitas rombongan belajar (rombel) di beberapa sekolah negeri.

Nielma memaparkan bahwa beberapa sekolah negeri mengalami kelebihan rombel yang signifikan. Di antaranya, SMP Negeri 3 kelebihan 18 rombel, SMP Negeri 6 kelebihan 14 rombel, dan SMP Negeri 8 juga mengalami kelebihan rombel.

"Hari ini kami dipanggil mitra kami Komisi D DPRD Makassar untuk menyampaikan upaya-upaya yang sudah kami lakukan untuk mencari solusi terhadap masalah siswa-siswa kita di SMP yang tersebar di 16 sekolah SMP Negeri," kata Nielma.

1. Data siswa segera diinput ke Dapodik

DPRD Kota Makassar melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kamis (23/1/2025). IDN Times/Ashrawi Muin

Untuk mengatasi masalah ini, tim dari Dinas Pendidikan Makassar telah mengahadap ke pemerintah pusat. Tim teknis telah dikirim ke Jakarta untuk membahas solusi bersama Pusdatin.

"Data siswa akan diverifikasi dan diinput secara bertahap. Kita usahakan sebelum 31 Januari 2025," kata Nielma.

Data siswa yang berasal dari 16 SMP tersebut akan diinput berdasarkan nama sekolah masing-masing. Hal ini, kata Nielma, memang belum rampung karena tim teknis masih harus mengumpulkan data di masing-masing sekolah.

Namun itulah yang menjadi solusi untuk siswa yang belum terdaftar di Dapodik. Solusi itu, kata Nielma, harus dibarengi dengan dokumen-dokumen teknis yang berasal dari sekolah dan siswa itu sendiri.

"Jadi mohon juga kerjasama orang tua untuk menyiapkan kartu keluarga, data dari ada bersangkutan dan juga ijazahnya, dia asalnya darimana SD mana dia," kata Nielma.

2. Siswa mendaftar secara offline saat PPDB

DPRD Kota Makassar melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kamis (23/1/2025). IDN Times/Ashrawi Muin

Siswa yang belum terdaftar di Dapodik ini merupakan siswa kelas 7 atau kelas 1 SMP. Mereka tidak masuk melalui jalur PPDB online melainkan jalur solusi.

Jalur solusi diterapkan sebagai upaya agar semua anak di Makassar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Utamanya, bagi mereka yang tidak diterima di sekolah negeri favorit.

"Mereka melebihi kapasitas rombel. Jadi datanya diinput secara offline. Tidak lewat online," kata Nielma.

3. Dewan soroti ketimpangan jumlah SMP di Makassar

Data jumlah siswa di Makassar yang tidak terdaftar dapodik, Kamis (23/1/2025). IDN Times/Ashrawi Muin

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mendesak Dinas Pendidikan menuntaskan masalah ini. Dia menegaskan masalah ini bukan tentang siapa yang salah, tetapi bagaimana kita memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan.

"Saya katakan sebenarnya tidak ada yang salah. Sebenarnya pemerintah kota berupaya juga untuk mengakomodir," kata Ari.

Dia juga menyoroti ketimpangan jumlah SMP Negeri di Makassar. Dia menyebutkan dari 315 SD di Makassar, hanya ada 55 SMP sehingga tidak sebanding untuk menampung semua lulusan SD.

"Jadi memang dari tahun ke tahun pasti mengalami hal seperti itu, sehingga ada kemarin dinyatakan bahwa kelebihan 1.377 siswa itu adalah salah satu dari solusi Pemerintah Kota sebenarnya untuk menampung anak-anak kita, untuk bersekolah di negeri," kata Ari.