Di Wajo, Wapres Minta Pesantren Ajarkan Islam Moderat

Muktamar XV Ponpes As'adiyah bertema “Transformasi Nilai-Nilai Wasathiyah As’adiyah Menuju Indonesia Tangguh dan Bermartabat". Pada acara itu, Wapres menyampaikan bahwa pola pikir 'wasathy' yang kontekstual adalah cara berpikir yang memiliki metode pemecahan masalah sesuai zamannya.

“Tidak statis, tidak kaku, tidak rigid, tapi juga tidak liberal. Artinya liberal dia memberikan pendapat-pendapat tanpa metode, tanpa batas dan tidak ada patokannya,” kata Wapres.

“Kita memang merespon, tapi dia harus memahami cara-cara dalam memberikan jawaban-jawaban itu, respon itu. Mampu memberikan solusi-solusi bukan hanya solusi keagamaan tapi juga menyelesaikan masalah kenegaraan,” dia menambahkan.

Wapres menyampaikan, pola pikir moderat penting untuk diimplementasikan sebab tantangan yang dihadapi setiap hari terus berkembang. “Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, masalah-masalah politik, ekonomi, sosial itu tidak pernah berhenti. Itu harus disikapi, harus diberi jawaban,” ucap Wapres.

Wapres berpesan agar ajaran nilai-nilai 'wasathiyah' dapat terus diaktualisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, ia berharap, ke depan Indonesia dapat menjadi negara yang tangguh dan bermartabat.

“Berharap nilai-nilai 'wasathiyah' Islam yang khas Indonesia mengikuti dinamika perkembangan zaman, baik di dalam negeri sendiri maupun internasional, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang tangguh dan bermartabat,” kata Wapres.

Wapres Ma'ruf Amin juga menyinggung peran pondok pesantren, yang selain jadi pusat pendidikan dan dakwah, juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Dengan persebaran pesantren yang luas hingga ke seluruh Indonesia, fungsi pemberdayaan ini harus semakin ditingkatkan, termasuk di Sulawesi Selatan.

“Satu fungsi yang dilaksanakan, pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian umat supaya tidak menjadi beban, tapi memberikan kontribusi supaya umat ini menjalankan perintah Allah. Dia yang menjadikan kamu dari bumi, untuk memakmurkan bumi,” kata Wapres.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, salah satu langkah yang dapat dilakukan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan penguasan teknologi dan program 'one pesantren one product'.

“Saya minta Pak Gubernur di Sulawesi Selatan, seluruh pesantren ini digerakkan supaya menjadi (pusat) pemberdayaan ekonomi masyarakat," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat termasuk ke dalam tujuan syariat Islam. Sebab, hal tersebut merupakan bagian dari menjaga negara. Apabila masyarakatnya berdaya, maka negara juga akan makmur.

“Membela negara dan menjaga seluruh harta kekayaan Indonesia, ini semua untuk rakyat, ini bagian dari 'hifdzun nafs'," dia menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As’Adiyah Muhammad Sagena menyampaikan bahwa muktamar merupakan bentuk sebuah proses demokrasi yang dilakukan oleh kalangan pesantren. Melalui muktamar, seluruh pengurus dan santri dapat berdiskusi untuk mencapai sebuah keputusan yang menjadi kesepakatan bersama.

“Perhelatan akbar demokrasi ala pesantren. Pesantren As’adiyah sebuah demokrasi yang sungguh berdiri. Islam memberikan kesempatan kepada seluruh warga termasuk warga pesantren untuk memusyawarahkan, mendiskusikan dan mengambil evaluasi bahkan bisa memberikan masukan dalam melaksanakan program-program terbaik bagi dan kepada permasalahan yang ada,” ungkap Muhammad.

Hadir dalam acara ini diantaranya, Bupati Wajo Amran Machmud, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As’Adiyah Muhammad Sagena, dan para peserta Muktamar ke-XV Pondok Pesantren As’adiyah Tahun 2022.

Sementara Wapres didampingi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi S. Sulaiman, Pangdam XVI/Hasanuddin Totok Imam Santoso, Kapolda Sulawesi Selatan Nana Sujana, dan Kepala BAZNAS Republik Indonesia Noor Achmad.