Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto, melaporkan oknum mahasiswa berinsial AM ke Polrestabes Makassar. Laporan dilayangkan kuasa hukum wali kota ke polisi terkait dugaan pelanggaran UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.
"Dugaan pencemaran nama baik, karena beliau (Danny Pomanto) dituduh tanpa bukti oleh oknum mahasiswa itu," kata Kuasa Hukum Danny Pomanto, Benny Iskandar kepada IDN Times saat dihubungi, Rabu (15/9/2021).
Benny mengatakan, laporan resmi dilayangkan pihaknya pada Senin, 13 September 2021. Dia menjelaskan, laporan polisi merupakan buntut dari tudingan mahasiswa kepada Danny Pomanto yang disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi PDAM Makassar, Rp31 miliar.
Menurut Benny, tudingan itu sama sekali tidak berdasar. Mahasiswa juga dianggap tidak punya bukti akurat mengenai dugaan keterlibatan Danny dalam kasus korupsi. "Itu tidak benar. Dia (mahasiswa AM) menuding dan tanpa didasari alat bukti apa pun. Ini kan meresahkan," ungkap Benny.
Benny bilang, tudingan itu awalnya mencuat dalam aksi unjuk rasa AM bersama sejumlah rekan-rekannya sesama mahasiswa, 8 September lalu. Selain menunding secara lisan, terlapor kata Benny, bahkan sampai membuat rilis resmi untuk media. "Seolah-olah pernyataan itu benar padahal tidak ada bukti," ucapnya. Alasan itu yang membuat geram Danny Pomanto.
Tim hukum meminta tudingan itu dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) baik dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK) dan pihak lain. "Ini masalahnya dia langsung menyebut nama (Danny Pomanto) di situ," imbuhnya.
Benny kembali menyatakan bahwa tudingan kepada Danny Pomanto itu tidak benar dan tidak berdasar. Sebab tak disertai dengan data valid yang membuktikan bahwa kliennya terlibat. Selain itu, kata Benny, mahasiswa tidak mengetahui keterangan dari penegak hukum mengenai proses awal penyelidikan kasus yang dituduhkan kepada Danny.
Benny menambahkan, dalam laporannya, pihaknya menyertakan bukti dugaan pencemaran nama baik lewat rilis yang disebar terlapor dan telah dimuat di salah satu media di Kota Makassar. "Jadi sementara kita menunggu saja proses selanjutnya baru kita pikirkan langakah apa yang selanjutnya kita ambil," ucapnya.