BBWS: Kabel Bawah Tanah Memperparah Banjir di Makassar
- Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Suryadarma mengungkapkan upaya mitigasi banjir di Makassar, termasuk pembangunan bendungan, kolam regulasi, dan waduk.
- Dr. Suryadarma menyoroti jaringan kabel bawah tanah yang menghambat drainase dan memperparah banjir saat curah hujan tinggi.
- Wali Kota Munafri Arifuddin menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan pembahasan dengan berbagai stakeholder untuk mencari solusi penanganan banjir.
Makassar, IDN Times - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Suryadarma menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya mitigasi ntuk menangani banjir yang kerap melanda Kota Makassar. Hal itu disampaikan dalam audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Senin (24/3/2025).
Suryadarman mengungkapkan, upaya mitigasi antara lain pembangunan dan pemeliharaan bendungan, kolam regulasi, serta waduk. Namun, Ia mengatakan masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut guna memastikan sistem pengendalian banjir berjalan efektif.
“Permasalahan banjir di Makassar tidak bisa hanya ditangani oleh satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, BBWS, serta stakeholder terkait agar solusi yang diterapkan dapat berjalan optimal,” ujarnya.
1. Sistem drainase yang tak optimal diperparah jaringan kabel bawah tanah
Lebih lanjut, Suryadarma menyoroti jaringan kabel bawah tanah yang menghambat drainase dan memperparah banjir saat curah hujan tinggi. “Salah satu kendala yang kami temukan adalah adanya kabel-kabel bawah tanah yang menghambat aliran air dari drainase sekunder ke drainase primer,” jelasnya.
Untuk itu, Dr. Suryadarma menekankan pembenahan infrastruktur drainase di Kota Makassar menjadi salah satu prioritas utama guna memastikan pengendalian daerah aliran sungai (DAS) berjalan dengan baik. “Sistem drainase yang tidak berfungsi optimal dapat memperburuk kondisi banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi sungai-sungai, terutama Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo,” jelasnya.
2. Jalan Urip dan Pettarani jadi fokus utama penanganan banjir
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi atas silaturahmi BBWS Pompengan Jeneberang. Ia menilai pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi banjir di Makassar.
“Kami sangat senang dan mengapresiasi perhatian dari BBWS. Silaturahmi ini memberikan kesempatan bagi kita untuk berdiskusi terkait langkah-langkah yang bisa diterapkan agar banjir di Makassar dapat diminimalkan,” ujarnya.
Munafri menyoroti dua titik utama yang menjadi perhatian khusus dalam penanganan banjir, yaitu Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo. Kedua ruas jalan ini kerap terendam saat hujan deras, menyebabkan kemacetan parah dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kecamatan Manggala juga menjadi fokus perhatian karena termasuk wilayah rawan banjir yang terdampak. Upaya perbaikan di kawasan ini harus segera dilakukan bersama,” tambahnya
Munafri juga menyoroti salah satu faktor utama penyebab banjir, yaitu sedimentasi tinggi di kanal dan drainase. Untuk itu, ia berencana melakukan pengerukan secara menyeluruh guna memperlancar aliran air.
“Sedimen yang menumpuk di kanal menjadi penyebab utama banjir. Kami perlu membahas bagaimana proses pengerukan ini dilakukan agar hasilnya benar-benar efektif,” ujarnya.
3. Penanganan banjir perlu didukung kesadaran masyarakat
Selain perbaikan infrastruktur, Munafri menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Maka perlu adanya edukasi masif kepada warga untuk tidak mencemari lingkungan.
“Perlu ada pendekatan persuasif dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat. Jangan sampai upaya kita dalam memperbaiki drainase justru terganggu oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan,” tegasnya.
Terkait maraknya kabel dalam drainase yang menjadi salah satu faktor penghambat aliran drainase, Munafri mengatakan perlu pembahasan dengan berbagai stakeholder untuk mencari solusi. Untuk itu, Munafri mengusulkan pertemuan lanjutan yang lebih teknis untuk membahas langkah-langkah konkret dalam penanganan banjir. Ia berencana mengundang berbagai pihak terkait, termasuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), guna membahas regulasi yang tepat dalam menindaklanjuti program ini.
“Kami akan mengadakan pertemuan kembali setelah Lebaran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulsel dan stakeholder lainnya, agar solusi yang dirumuskan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
