Bawaslu Sulsel Ungkap Sejumlah Pelanggaran ASN Jelang Pilkada
Makassar, IDN Times - Ketua Bawdan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan Mardiana Rusli mengungkap bahwa netralitas aparatur sipil negara (ASN) selalu jadi isu strategis setiap pemilihan kepala daerah. Jelang pilkada serentak 2024, jajaran Bawaslu Sulsel telah menemukan sejumlah kasus pelanggaran netralitas di berbagai daerah.
"Pada tahapan pilkada yang telah berlangsung ada beberapa pelanggaran ASN yang telah ada di beberapa daerah," kata Mardiana pada rapat koordinasi Bawaslu Sulsel di Makassar, Kamis (25/7/2024).
1. Temuan paling banyak di Kabupaten Pinrang
Mardiana mengatakan, catatan Bawaslu soal kasus ASN tidak netral tersebar di beberapa kabupaten/kota. Kasus terbanyak tercatat di Kabupaten Pinrang, yaitu 17 pelanggaran netralitas.
"Di Palopo 8 yang sedang kita tangani, di Luwu Timur 8 ASN direkomendasi, sedangkan di Sidrap, Sinjai, dan Takalar masing-masing dua, di Makassar satu. Namun, masih dalam penelusuran," ucapnya.
2. Pelanggaran netralitas direkomendasikan ke KASN
Mardiana mengatakan, umumnya kasus pelanggaran netralitas terkait keberpihakan ASN kepada salah satu bakal calon kepala daerah. Hasil penelusuran Bawaslu direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar mendapat sanksi.
"Ini merupakan kategori pelanggaran lainnya. Jadi kami memproses dan meneruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti. Keputusan berada di KASN berdasarkan hasil penelusuran dari Bawaslu," katanya.
3. ASN ingin ikut pilkada diingatkan agar segera mengundurkan diri
Mardiana mengatakan, Bawaslu mengingatkan kepada para ASN yang ingin mencalonkan diri di pilkada, agar segera mengajukan surta pengunduran diri. "Karena akan ada potensi pelanggaran Administrasi yang terjadi," ucapnya.
"Terakhir ingin kami sampaikan kepada pada kepala daerah agar tidak memutasi para anggota paling lambat enam bulan sebelum tahapan pencoblosan karena ini sangat berpotensi bermasalah kedepannya," dia melanjutkan.
