Bawaslu Sulsel: Dua TPS di Makassar Berpotensi PSU

Saiful Jihad tidak menyebutkan lokasi TPS yang dimaksud. Namun dia menyebut potensi PSU juga terjadi di sejumlah TPS di luar Makassar. Umumnya potensi PSU akibat temuan pemilih tidak terdaftar atau adanya pemilih memberikan suara lebih dari satu kali di dua TPS berbeda.

Selain di Makassar, Bawaslu Sulsel mencatat ada tiga TPS di Kota Palopo yang berpotensi PSU. Di Kabupaten Wajo ada lima TPS, Kepulauan Selayar tiga TPS, Kabupaten Pinrang satu TPS. Kabupaten Luwu Timur satu TPS, Kabupaten Takalar dua TPS, Kabupaten Enrekang satu TPS, dan di Kabupaten Sidrap satu TPS.

Saiful Jihad mengatakan, selama pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Sulsel menenmukan berbagai pelanggaran administrasi. Di antaranya keterlambatan distribusi logistik yang menyebabkan telatnya pencoblosan dimulai. 

"Hanya empat kecamatan di Makassar yang distribusi logistiknya tepat waktu sehingga bisa dimulai jam tujuh. Tapi rata-rata selain itu dilaksanakan jam delapan ke atas, bagkan ada jam sembilan lewat baru dilaksanakan pemungutan suara di TPS," ucapnya.

Saiful juga menyoroti kotak suara di Makassar yang tidak tersegel sebelum pencoblosan. Seharusnya kotak suara tersegel setelah dikosongkan, lalu disegel kembali setelah rekapitulasi penghitungan suara.

"Makassar ini paling banyak berkaitan dengan managemen tata kelola distribusi logistik yang kurang rapih," kata Saiful.

"Memang pelanggaran adminitrasi, karena itu berkaitan dengan tata cara prosedur mekanisme. Tapi apa pun itu, bisa mempengaruhi proses yang jalan," dia menambahkan.