Banyak Penolakan, MBG di Papua Akan Libatkan Lembaga Adat
Timika, IDN Times – Staf Khusus Presiden pada Kementerian Pertahanan, Bidang Kedaulatan Negara, Dr. Lenis Kogoya, mengatakan pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua akan melibatkan lembaga adat. Itu menyusul adanya berbagai aksi penolakan program MBG di sejumlah kabupaten di tanah Papua beberapa waktu lalu.
Wilayah yang sempat terjadi aksi unjuk rasa penolakan program ini di antaranya adalah Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Nabire, dan Kota Jayapura. Tak hanya itu, di Kabupaten Mimika, aksi demo tolak MBG juga sempat digelar, namun karena tidak berizin maka para aliansi pelajar hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan tuntutan di salah satu halaman gereja yang berada di kawasan Jalan C. Heatubun Timika.
Lenis, saat melakukan sosialisasi MBG di Mimika, menyebut bahwa sebelumnya dia telah melaksanakan rapat bersama dengan jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI). Dia mengatakan isu terkait aksi demo penolakan robekan MBG tersebut adalah bagian dari gangguan keamanan negara.
Dari rapat tersebut, Lenis telah memberikan masukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar pelaksanaan MBG di Tanah Papua. Khususnya di beberapa daerah yang sempat terjadi penolakan, harus memanfaatkan jalur lembaga adat atau bila perlu membentuk Satgas Pemuda dengan melibatkan peran serta anak-anak yang belum mendapatkan pekerjaan.
“Saya (memberi) masukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa untuk lokasi itu bisa masuk di sekolah-sekolah, di yayasan atau di gereja-gereja, atau lembaga adat (yang) punya yayasan untuk bisa masuk membangun dapur umum (untuk MBG),” ungkap Lenis saat ditemui di Timika, Papua Tengah, beberapa waktu lalu.
“Jadi, anak-anak Papua itu sendiri dilatih, dibina dan mereka yang masak kasih makan mereka. Kenapa diharapkan begitu? Karena saya mau masyarakat kita yang pengangguran-pengangguran walau pun tidak sekolah pun dia bisa diberdayakan untuk memasak, antar-antar makanan ke sekolah, bisa. Jadi, dilibatkan semua. Jadi, tidak ada lagi masyarakat kita di Papua ini yang pengangguran,” lanjutnya.
Dengan solusi ini, maka Lembaga Adat maupun para pihak terkait dapat dipercayakan sebagai pengelola dapur umum demi pelaksanaan program MBG di wilayah-wilayah tersebut dengan mengandalkan kearifan lokal. Namun, tetap melibatkan tiga orang perwakilan BGN.
Lenis menyebutkan, nantinya para Kepala Dinas Pertanian bersama dengan Pemerintah Pusat akan membuka lahan di masing-masing daerah di Papua untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hasil-hasi tani dari lahan-lahan yang dibuka tersebut akan dimanfaatkan untuk keberlangsungan pelaksanaan program MBG di Tanah Papua.
Lenis pun secara khusus meminta kepada para guru dari seluruh sekolah di Tanah Papua agar dapat menjaga keamanan guna menghindari isu-isu miring tentang kualitas makanan MBG.
