APDESI Sulsel: Jangan Paksa Tanam Pisang Pakai Dana Desa

Sri mengakui pihaknya memang menolak surat edaran Pj Gubernur Sulsel yang salah satu poinnya adalah 40 persen dana desa dialokasikan untuk budidaya pisang. Penolakan APDESI lantaran penggunaan dana desa seharusnya hanya diatur oleh Kementerian Desa. 

Bahkan surat edaran gubernur itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bahwa minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk tanaman pangan. 

"Pada prinsipnya kami menolak, karena itu dana rumah tangga kami. Yang mengerti dan paham itu kan kepala desa. Seharusnya teman-teman kepala desa didudukkan dan menyampaikan aspirasi," kata Sri.

Sri menyampaikan bahwa soal ketahanan pangan seharusnya tergantung wilayah masing-masing desa. Setiap desa memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda satu sama lain.

Lagipula, penggunaan dana desa, kata Sri, juga harus melalui musyawarah desa. Dia menegaskan bahwa tidak ada keputusan tertinggi dalam penggunaan dana desa selain Musrenbang desa.

"Jadi kalau ditanya terkait itu (ketahanan pangan), saya tegaskan bahwa teman-teman sudah melakukan sesuai dengan hasil musyawarah desa," kata Sri.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan polemik 40 persen dana desa untuk budidaya pisang telah diselesaikan. Dengan begitu, ke depannya diharapkan tidak ada lagi polemik terkait surat edaran tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulsel, Muhammad Saleh, menyampaikan bahwa kepala desa dipersilakan menggunakan dana desanya sesuai dengan aturan yang berlaku dan potensi desanya. Selain itu, Pemprov juga menunggu peraturan Menteri Desa terkait dana desa 2024.

"Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa polemik terkait surat edaran ini sudah klir. Ini hanya bersifat imbauan karena dasar hukumnya bukan keputusan gubernur melainkan surat edaran," kata Saleh.