APBD Sulsel 2021 Fokus pada Pemulihan Ekonomi

Nurdin menjelaskan, tahun 2021 akan menjadi babak percepatan untuk pemulihan. Karenanya, diperlukan pemanfaatan berbagai potensi daerah secara optimal agar dapat bangkit dan keluar dari kondisi perekonomian yang kontraksi di Triwulan II Tahun 2020. 

"Kebersamaan dan kesatupaduan semua pihak menjadi kekuatan tersendiri bagi Sulsel untuk mampu menjadi akselerator perekonomian nasional," katanya.

Wujud sinergitas yang perlu didorong, kata dia, termasuk bagaimana memanfaatkan potensi lembaga perbankan dan lembaga non bank. Sehingga menjadi penyokong dalam upaya mendorong tumbuh kembangnya UMKM, BUMDes, dan bergerak optimalnya aktivitas kelompok tani. 

Selain itu, warga yang bermukim di pulau-pulau, di daerah-daerah perbatasan dan pelosok-pelosok, diberikan perhatian. Sehingga pertumbuhan yang didorong ke depan lebih berkualitas, lebih tahan terhadap gejolak ekonomi termasuk dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. 

"Oleh karena itu, untuk optimalisasi pencapaian harapan tersebut, selain bertumpu pada dukungan APBD, juga berharap supporting dari berbagai pihak untuk bersama-sama bangkit dari keterpurukan akibat pandemik COVID-19 ini," katanya.  

Pada kesempatan ini, Nurdin juga menyampaikan terkait rencana Pemprov Sulsel untuk mengakses dana dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dalam bentuk skema pinjaman. Pengajuan tersebut adalah menjabarkan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Diketahui, pemerintah pusat mengalokasikan program PEN sebesar Rp 695 triliun. Program ini difokuskan pada dua kegiatan utama, yaitu kegiatan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dan hanya sekitar Rp 27 triliun dialokasikan dalam bentuk dukungan ke Pemerintah Daerah, termasuk Rp 10 triliun dalam bentuk Skema Pinjaman Daerah. 

"Oleh karena itu, pengajuan pinjaman ini didasarkan karena terbitnya PMK No. 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah," kata Nurdin.

Nurdin menjelaskan, program PEN ini hadir akibat pemotongan berbagai anggaran. Termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditarik ke pusat, serta beberapa program-program lain. Dengan demikian, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mengganti. 

"Dengan anggaran yang tersedia, lebih banyak yang bermohon daripada yang akan mendapatkan. Maka kalau kita dapat ini, harus disyukuri, karena ini adalah pinjaman dengan bunga nol persen," ujarnya.