APBD Sulsel 2021 Disahkan, Ini Catatan DPRD untuk Gubernur Nurdin

27 Nov 2020, 20:26 WIB

Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika usai menandatangani kesepakatan APBD Sulsel 2021 pada rapat paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Jumat (27/11/2020). Humas Pemprov Sulsel

Makassar, IDN Times - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyetujui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Persetujuan diberikan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Jumat (27/11/2020).

Belanja APBD 2021 yang disetujui yaitu jumlah pendapatan Rp10,7 triliun, jumlah belanja Rp11.7 triliun, dan defisit sebesar Rp1 triliun. Selanjutnya, jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.1 triliun, jumlah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp151 miliar, dan pembiayaan netto sebesar Rp1 triliun.

Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga, menyampaikan persetujuan itu diambil setelah Banggar DPRD Sulsel melakukan rapat-rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel.

"Banggar DPRD Sulsel telah menyerahkan ke masing-masing komisi untuk melakukan pendalaman bersama OPD mitra kerja yang hasilnya disampaikan ke Banggar DPRD Sulsel," kata Fachruddin dalam sambutannya.

1. Program prioritas harus disesuaikan dengan kemampuan daerah

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)

Fachruddin mengatakan program prioritas pembangunan tahun 2021 harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan program prioritas dan strategis Pemprov Sulsel.

Selain itu juga disesuaikan dengan program sinergitas yang ada pada revisi RPJMD tahun 2018-2023 dan menyesuaikan pagu anggaran terhadap masing-masing OPD.

"Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota tahun anggaran 2021 yang sifatnya strategis seperti membuka jaringan daerah yang terisolasi dan konektivitas antar daerah serta pengembangan destinasi wisata masih menjadi prioritas," lanjutnya.

2. TGUPP dan OPD dapat sorotan

Ilustrasi ASN. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

Fachruddin juga menyoroti Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurutnya, TGUPP perlu penyegaran dengan merekrut orang-orang yang punya keahlian yang dibutuhkan dalam konteks pembangunan Sulsel.

"Tugasnya cukup memberi pertimbangan dan saran kepada gubernur dan tidak mengurusi hal-hal teknis," katanya.

Soal kepala OPD yang tidak hadir dalam pembahasan APBD, juga disorot Fachruddin. Dia meminta Gubernur Nurdin memberi perhatian kepada OPD tersebut.

"Data-data terkait angka-angka dalam pembahasan di Komisi diharapkan agar TAPD lebih cermat memperhatikan koneksitasnya dengan OPD, sehingga kolaborasi sinergitas kegiatan betul-betul terorganisir dan berjalan secara baik," katanya.

3. Nurdin minta OPD tindak lanjuti

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. IDN Times/Asrhawi Muin

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan penyusunan APBD ini sudah menjadi satu napas, satu visi dan satu langkah. Selama penyusunan APBD ini, dia tidak pernah merasa ada sesuatu yang menjadi perbedaan.

"Karena kita sama-sama punya visi untuk memajukan Sulsel. Saya kira itu yang paling penting," kata Nurdin.

Untuk itu, dia meminta seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel untuk menindaklanjuti apa yang menjadi ketetapan ini.

"Kita berkomitmen bersama untuk menjalankan apa yang menjadi keputusan bersama hari ini," ujarnya.