Antrean BBM Terjadi di Sejumlah SPBU, Pemprov Sulsel Bentuk Satgas

Sudirman mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah adanya kendaraan yang mengisi BBM secara berulang. Setelah mengisi sesuai batas yang diperbolehkan, kendaraan tersebut kembali mengantre pada hari berikutnya.

"Karena banyak indikasi-indikasi antre berulang yang mengakibatkan antrean di SPBU. Ada yang takut mungkin, kemudian dia mengisi, tunggu besoknya isi lagi," katanya. 

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diperiksa untuk memastikan penyebab antrean di lapangan. Pemerintah perlu memastikan apakah antrean murni disebabkan tingginya kebutuhan masyarakat atau terdapat pola penyalahgunaan BBM subsidi.

Selain pengisian berulang, pemrintah juga menemukan indikasi penggunaan kendaraan dengan tangki bahan bakar yang telah dimodifikasi. Modifikasi tersebut diduga bertujuan menambah kapasitas penampungan BBM.

"Ada juga yang ilegal, seperti modifikasi tangki bahan bakar. Ini sudah beberapa aparat sudah melaksanakan, kita kerjasama untuk menyisir dan memang ada," katanya.

Sudirman menegaskan pengecekan di lapangan tetap diperlukan. Menurutnya, tidak semua kendaraan yang mengantre dapat langsung dianggap melanggar aturan.

"Pada intinya kita harus mengecek dan melihat situasi lapangan. Karena ada juga memang yang antre, ada juga yang memang murni antre saja," jelasnya.

Pembentukan Satgas diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyebab antrean BBM di sejumlah SPBU. Hasil pengawasan nantinya akan menjadi dasar pemerintah menentukan langkah berikutnya.

Menurut Sudirman, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu penyebab kondisi tersebut. Apakah terjadi penyimpangan dalam distribusi dan penggunaan BBM subsidi atau memang kebutuhan masyarakat yang meningkat.

"Satgas ini akan menentukan apakah ada penyimpangan di lapangan atau memang kita harus menambah kuota," katanya. 

Jika hasil pemantauan menunjukkan kebutuhan masyarakat memang meningkat, maka pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan kuota BBM subsidi. Kebijakan tersebut dapat diambil untuk menyesuaikan kuota dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Selain antrean BBM, Pemprov Sulsel turut menyoroti kondisi LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Pemprov akan mengecek kemungkinan adanya penyalahgunaan maupun peningkatan kebutuhan masyarakat.

Sudirman mengatakan LPG 3 kg tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Sebagian masyarakat juga memanfaatkannya untuk pompanisasi pertanian dan kegiatan UMKM.

"LPG bisa jadi kurang karena ada juga beberapa pemanfaatan untuk pompanisasi karena lebih hemat, terutama masyarakat kita memang yang susah," katanya. 

Karena itu, Pemprov Sulsel akan memantau kondisi distribusi LPG 3 kg di lapangan. Pemantauan tersebut untuk memastikan apakah persoalan yang terjadi disebabkan penyimpangan penyaluran atau meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Ini juga kita harus melihat tentang bagaimana update-update terkini tentang kuota-kuota yang harus disiapkan di Sulawesi Selatan," kata Sudirman.