Anggaran Pilkada Makassar Ditambah Rp 6,2 Miliar

Komisioner KPU Makassar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Endang Sari, menambahkan bahwa anggaran tambahan tersebut akan dimanfaatkan untuk penyesuaian honor penyelenggara ad hoc sebagaimana standar Surat Edaran Menteri Keuangan. Selain itu juga akan dialokasikan untuk penambahan tempat pemungutan suara.

Penyelenggaraan Pilkada, termasuk di Kota Makassar, dalam situasi pandemik COVID-19 akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, salah satunya menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kondisi ini pun membuat jumlah pemilih dalam satu TPS harus dikurangi agar tidak menimbulkan kerumunan. Dengan demikian, jumlah TPS pun harus ditambah.

"Awalnya pemetaan TPS kami maksimal 600 pemilih setiap TPS. Tapi karena ada COVID-19, maka ada aturan terbaru bahwa TPS maksimal 500 pemilih sehingga TPS yang awalnya 2.099 bertambah menjadi 2.390 TPS," kata Endang.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk melaksanakan tahapan debat kandidat sebesar Rp600 juta. Sebelumnya, Pemkot mengusulkan untuk menghapus debat publik dari anggaran pelaksanaan Pilwali Makassar namun tidak disepakati oleh KPU.

KPU Makassar mengusulkan anggaran debat kandidat sebesar Rp200 juta untuk sekali debat. Sementara KPU mengusulkan tiga kali debat sehingga membutuhkan anggaran Rp 600 miliar.

"Debat kandidat tetap ada dan tidak berubah dari usulan kami sebelumnya. Debat kandidat sesuai perencanaan semua termasuk dalam anggaran NPHD kami yang pertama," kata Endang lagi.

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, mengatakan bahwa penandatanganan addendum ini dilaksanakan karena adanya penyesuaian pelaksanaan Pilkada dalam suasana pandemik COVID 19. Karena itu, penandatanganan ini harus segera dilaksanakan.

“Kita sebagai wilayah yang patuh akan regulasi. Bagaimana pun kita tetap beranjak dari petunjuk Pemerintah Pusat," katanya.

Untuk diketahui, pandemik COVID-19 sempat membuat sejumlah tahapan pilkada serentak tertunda. Namun saat ini sudah diputuskan bahwa pilkada serentak 2020 akan dilakukan pada 9 Desember 2020 mendatang.