Anggaran Dipangkas, Bagaimana Nasib Program Prioritas di Sulsel?
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap menjalankan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
- Penyesuaian anggaran mencakup pemangkasan Rp112 miliar dari DAU dan DAK, namun lima sektor prioritas tetap menjadi fokus utama.
- Minimnya alokasi untuk infrastruktur sebagai dampak efisiensi, namun sektor pendidikan dan kesehatan lebih diutamakan, serta TPP pegawai tidak akan terganggu.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan siap menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, usai Rapat Koordinasi dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (11/2/2025).
Dia menyatakan meski ada penyesuaian anggaran, lima sektor prioritas, yaitu ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pendidikan, dan kesehatan, tetap menjadi fokus utama.
"Ini mandatory yang memang diharapkan tetap bisa berjalan dengan baik. Dari beberapa masukan saran dan bupati, wali kota tadi itu kan disampaikan Kepala BPKP bahwa ini bisa menjadi kekhawatiran teman-teman terkait target-target yang dicapai," kata Fadjry.
1. Kepala daerah akan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran
Pemangkasan anggaran Rp112 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memang berimbas pada penyesuaian target sejumlah program. Meski demikian, Pemprov Sulsel berupaya agar semua program yang telah diarahkan oleh Presiden tetap berjalan.
"Bupati dan wali kota terpilih memang nanti akan melakukan penyesuaian. Yang mana yang menjadi prioritas. Kehadiran BPKP hari ini juga bagian itu supaya anggaran yang terbatas ini bisa dioptimalkan dan tepat sasaran," kata Fadjry.
2. Anggaran infrastruktur terbatas, fokus ke pendidikan dan kesehatan
Salah satu dampak dari efisiensi anggaran adalah minimnya alokasi untuk infrastruktur. Namun sektor pendidikan dan kesehatan lebih diutamakan untuk saat ini.
"Memang hampir sebagian besar dana untuk infrastruktur 0. Mungkin ada sedikitlah tapi untuk pendidikan dan kesehatan itu secara umum oke tidak ada masalah," kata Fadjry.
3. Perjalanan dinas dikurangi, TPP ASN tetap aman
Dalam rangka efisiensi, Pemprov Sulsel telah memangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas, terutama ke Jakarta. Namun, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipastikan tidak akan terganggu meskipun ada pemangkasan anggaran.
"TPP adalah hak dasar pegawai, dan seharusnya tidak diganggu. Kalau pun ada keterlambatan administrasi, mungkin satu atau dua minggu masih wajar, tapi jangan sampai berbulan-bulan," katanya.
