Anggap Bukan Prioritas, DPRD Tolak Pengadaan Heli Pemprov Sulsel

Fahruddin menjelaskan, usulan pengadaan helikopter ditolak karena dianggap bukan kebutuhan mendesak. DPRD sudah meminta Pemprov mengalihkan anggaran untuk urusan prioritas dan membutuhkan tambahan biaya.

Fahruddin mencontohkan sektor pendidikan yang masih butuh perhatian lebih. Jelang ujian nasional berbasis komputer (UNBK), masih banyak SMP dan SMA yang belum punya sarana komputer memadai.

"Kita mengingatkan, ada kebutuhan wajib lainnya yang harus terpenuhi, dan jadi skala prioritas," ucapnya.

Anggota Banggar Selle KS Dalle membenarkan soal dihapusnya usul pengadaan helikopter BPBD Sulsel. Pengadaan ditunda karena usulan anggarannya dianggap tanggung.

Menurut penjelasan BPBD, anggaran Rp30 miliar bisa untuk digunakan membeli helikopter bermesin satu. Heli itu hanya bisa terbang rendah. Sebagian legislator menganggapnya sebagai usulan tanggung. Anggaran pengadaan idealnya Rp100 miliar agar memenuhi spesifikasi heli untuk situasi tanggap bencana, termasuk biaya operasional dan perawatan.

"Heli ditunda karena kita sayang pak gubernur. Kita tidak mau beliau naik heli bermesin satu yang kita tahu kemampuan bermanuvernya sangat terbatas," ujar Selle.

Rencana pengadaan helikopter di lingkup Pemprov Sulsel sudah berpolemik sejak awal. Pada pembahasan RAPBD tingka komisi, mayoritas legislator menyatakan menolak usulan itu.

Kepala BPBD Sulsel Syamsibar menyatakan pengadaan helikopter sebagai kebutuhan mendesak. Sarana transportasi itu bakal digunakan dalam kegiatan siaga bencana. Misalnya untuk mengunjungi segera daerah darurat bencana.

Syamsibar mengungkap pengalaman sebelumnya saat daerah pelosok di Sulsel dilanda bencana. Pemerintah yang mesti bertindak cepat biasanya susah menjangkau daerah terisolir melalui jalur darat.

"Apalagi Sulsel masuk kategori zona merah, yang rentan bencana. Tidak ada satu pun kabupaten/kota yang luput dsri ancaman bencana," kata dia.