326 Kepsek SMA di Sulsel Mundur Berkaitan Temuan Cashback Dana BOS

Menurut Iqbal, hasil temuan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan. Temuan itu kemudian menjadi dasar bagi Disdik Sulsel, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menindaklanjutinya.

Setelah tahap pertama, BPK kembali menemukan kasus serupa pada tahap kedua. Kali ini, sebanyak 198 kepala sekolah tercatat dalam temuan yang berkaitan dengan penerimaan cashback pengadaan buku. Dengan demikian, totalnya ada 326 orang.

"Ketika tahap pertama ini selesai, tahap kedua ada lagi 198 kepala sekolah. Kasusnya juga sama," katanya. 

Iqbal menjelaskan setiap temuan telah disertai nilai cashback yang diterima masing-masing sekolah. Temuan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan Pemprov dalam menentukan langkah tindak lanjut terhadap para kepala sekolah yang terlibat.

Disdik Sulsel menilai temuan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas kepala sekolah. Karena itu, Pemprov melalui BKD dan Inspektorat membahas langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

"Kami menganggap bahwa ini adalah pelanggaran, sudah jadi temuan yang menyalahgunakan kewenangan, masuk dalam ranah ini," Iqbal.

Menurut Iqbal, salah satu opsi yang sempat dibahas adalah pemeriksaan khusus oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Namun, langkah tersebut dinilai berpotensi berujung pada sanksi disiplin berat bagi kepala sekolah yang terbukti melanggar.

"Kami mendiskusikan dengan teman-teman BKD, inspektorat, kalau dilakukan pemeriksaan khusus, tentu ini akan mengacu kepada pelanggaran berat. Pasti otomatis itu pemberhentian," katanya. 

Iqbal mengatakan pemberhentian karena pelanggaran berat akan tercatat dalam riwayat kepegawaian ASN dan berpengaruh pada karier mereka. Karena itu, Disdik Sulsel, BKD, dan Inspektorat membahas berbagai opsi tindak lanjut atas temuan BPK tersebut.

"Makanya pada waktu itu sepakatlah kami menyampaikan semua kepada kepala sekolah bahwa ini pilihan. Ada kebijakan ketika diminta pemberhentian sendiri, hal ini akan berdampak pada status kepegawaiannya," katanya.

Dalam RDP tersebut, tidak ada satu pun kepala sekolah yang hadir. DPRD sempat mempertanyakan hal tersebut sebelum akhirnya memutuskan tetap melanjutkan RDP dan mendengarkan penjelasan dari Dinas Pendidikan.