3 Penyebab Utama Banjir di Makassar Menurut WALHI Sulsel

08 Des 2021, 12:25 WIB

Banjir di perumahan Puri Raya, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selasa (8/12/2021). IDN Times/Aan Pranata)

Makassar, IDN Times - Hujan dengan intensitas tinggi tiga hari terakhir memicu banjir di sebagian wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya pemukiman penduduk, banjir juga turut merendam sejumlah fasilitas pemerintah dan infrastruktur umum, seperti jalan raya.

Menurut pengamatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, banjir parah kali ini disebabkan tiga faktor utama. Faktor yang saling berkaitan itu dianggap perlu dituntaskan segera oleh pemerintah.

"Pertama, kenaikan air laut menimbulkan rob. (Kedua), air kiriman dari Kabupaten Gowa, terakhir daya dukung dan daya tampung air Makassar yang sudah sangat menurun," kata Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al Amin saat berbincang dengan IDN Times, Rabu (8/12/2021).

1. Pembangunan di wilayah pesisir mengkhawatirkan

Warga di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, mengungsi karena kebanjiran. IDN Times/Sahrul Ramadan

Amin menjelaskan, kenaikan volume air laut yang menimbulkan rob disebabkan karena banyaknya pembangunan di wilayah pesisir. Seperti, proyek reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) dan proyek Makassar New Port (MNP).

"Dia mengubah bentang alam laut, bentang alam pesisir Makassar sehingga volume air laut ikut meningkat," katanya.

Menurut Amin, air rendaman banjir yang seharusnya bisa dengan maksimal mengalir dan dibuang ke laut, justru tertahan akibat pembangunan di wilayah pesisir. Selain itu, Makassar juga selalu mendapatkan kiriman dari wilayah hulu di Kabupaten Gowa.

"Itu menambah ketinggian banjir di Makassar. Makanya kenapa banjir semakin meluas dan dalam catatan WALHI ada 16 titik banjir per 7 Desember dengan ketinggian bervariatif," ucap Amin.

2. Kemampuan tanah Makassar menyerap air juga buruk

Banjir di Jalan AP Pettarani Makassar. IDN Times/Sahrul Ramadan

Dua faktor itu, kata Amin, semakin diperparah dengan kemampuan tanah Kota Makassar untuk menyerap air yang sudah sangat menurun hingga ke level paling kritis.

"Sehingga yang seharusnya air diserap sebagai alternatif jalannya keluar masuknya air tidak bisa lagi berfungsi karena daratan atau tanah Makassar sangat-sangat mencemaskan," Amin menerangkan.

Amin bilang, daya dukung dan daya tampung resapan air Makassar tak bisa lagi diandalkan. Menurutnya, banjir tahun ini lebih parah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Sampai beberapa kantor NGO di Makassar juga ikut kebanjiran, termasuk WALHI. Padahal secara topografi itu relatif tinggi tapi ikut terendam banjir," Amin melanjutkan.

Amin khawatir bila kondisi ini terus dibiarkan tanpa ditangani serius, banjir di tahun-tahun mendatang semakin parah. "Faktor-faktor yang mempengaruhi tiga penyebab itu kan karena banyak pembangunan infrastruktur, jalan tol dan perkantoran, juga betonisasi jalan yang cukup mengganggu serta drainase yang sangat buruk," katanya.

3. Pemerintah harus berbuat apa?

Sejumlah pengendara menerobos banjir di Jalan Paccerakkang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/12/2020). (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Amin menyatakan, tiga penyebab utama banjir itu bisa membuktikan bahwa Makassar sebagai kota yang sangat-sangat rentan, kritis dan tidak berdaya menghadapi musim penghujan. WALHI memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Kota Makassar agar sesegera mungkin berbenah untuk mengantisipasi kondisi mencemaskan ke depan.

Pertama, kata Amin, pemerintah mesti membuat kebijakan untuk menghentikan memoratorium proyek pembangunan perumahan atau real estate, khususnya di wilayah pesisir Kota Makassar.

"Karena itu merupakan daerah resapan dan aliran pembuangan air ke hilir. Pemerintah bisa mengalihkan proyek pembangunan di luar kota Makassar," sebutnya.

Kedua, pemerintah mesti memperluas kawasan resapan atau ruang terbuka hijau (RTH) untuk menormalisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan dan memoratorium kegiatan reklamasi di Makassar. Terakhir, selain pemerintah kota, WALHI juga mendorong agar Pemprov Sulsel melalui gubernur, memulihkan hutan di Kabupaten Gowa. Terutama di Kecamatan Parangloe dan Patallassang.

"Dua kecamatan itu penting untuk dipulihkan, direforestasi supaya tiap tahun Gowa tidak lagi mengirimkan air secara dan dengan volume yang besar ke Makassar. Karena air kiriman dari Gowa ke Makassar masuk dari dua wilayah itu jadi mesti ada skenario penghijauan kembali hutan di sana," kata Amin.