228 Ribu Warga Makassar Tercatat sebagai Penerima PBI BPJS Kesehatan

04 Jul 2024, 12:15 WIB

Kantor pusat BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Makassar, IDN Times - Sebanyak 228 ribu warga Kota Makassar masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nursaidah Sirajuddin.

PBI sendiri merupakan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dari pemerintah. Masyarakat yang mendapatkan PBI harus masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial.

"Peserta sebanyak 228 ribu di Makassar. Kami membayarkan bagi PBI yang sudah diverifikasi oleh Dinsos, Dukcapil, dengan BPJS. Jadi, kami selaku pembayar," kata Nursaidah, Kamis (4/7/2024).

1. Anggaran Rp100 miliar untuk setahun

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Untuk membayar PBI ini, Dinas Kesehatan Makassar telah menganggarkan Rp110 miliar. Anggaran itu untuk membayarkan iuran PBI hingga Desember 2024 mendatang.

Setelah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditandatangani oleh pihak Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan, barulah Dinas Kesehatan akan mencairkan dananya.

"Sebanyak Rp110 miliar sampai dengan bulan 12 (Desember) tahun 2024 ini," kata Nursaidah.

2. Dinsos catat ada penurunan 7,8 persen

Kantor pusat BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sementara itu, Dinas Sosial mencatat ada 175 ribu jiwa yang berada di bawah naungannya. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 190 ribu jiwa.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Pangerang A Chairul. Jika dihitung maka ada penurunan sekitar 7,8 persen.

"Kita siapkan sampai 190 ribu, yang terdaftar sekarang 175 ribu. Inilah yang ditanggung pemerintah daerah, yang masuk adalah masyarakat yang tidak mampu," kata Andi Pangerang, Kamis (4/7/2024).

3. Jumlah penerima fluktuatif setiap tahun

sepixel

Lebih lanjut, Pangerang menambahkan PBI ini ditanggung APBD. Kuota yang disediakan memang sebanyak 190 ribu jiwa. Jumlah PBI yang terdata setiap tahun fluktuatif atau tidak menentu.

"Dia kan grafiknya naik turun, sesuai dengan masyarakat, ada lagi yang kerja itu otomatis dinonaktifkan karena sudah ditanggung oleh perusahaan," kata Pangerang.

Karena ada penurunan dibandingkan tahun lalu, maka Dinsos tidak berencana menambah kuota PBI tahun ini. Tahun ini, pihaknya hanya ingin fokus memperbaiki verifikasi data.

"Ini menjadi konsen kita, karena kami kemarin di tahun 2023 itu memang ada kelebihan dibayar, dan itu sudah dinyatakan BPK sehingga kita akan konsentrasi terus dengan data tersebut," katanya.