16 Temuan BPK di Pemkot Makassar, WTP Melayang, Danny Pomanto Meradang

Menurut Danny, susunan pejabat pemerintahan yang ada sekarang tidak sejalan dengan visi misi yang diusung pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Danny-Fatma. Padahal, kata Danny, visi pertama mereka ialah menciptakan pelayanan publik kelas dunia bebas indikasi korupsi.

Temuan BPK atas laporan keuangan Pemkot Makassar, menurut Danny, jelas tidak sesuai kriteria indikasi bebas korupsi, yaitu jujur LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), bebas LHP (Lapran Hasil Pemeriksaan) BPK, dan bebas LHP kinerja dari Inspektorat. 

"Jadi kalau ada yang menyangkut tiga hal ini saya akan proses untuk direkomendasikan tidak masuk dalam tim definitif," tegasnya.

Danny mengatakan temuan dari BPK itu sama sekali tidak membuatnya patah arang. Justru dia mengaku semangatnya kian besar untuk segera membenahi pemerintahan Kota Makassar.

"Insyaallah kami resetting segera mungkin. Job fit sudah jalan. Mudah-mudahan minggu ini turun pengukuhan," ujarnya.

Soal LHP BPK itu, Danny memastikan akan menindaklanjutinya, termasuk soal rekomendasi BPK untuk menjatuhkan sanksi terhadap dua organiasi perangkat daerah (OPD), yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Danny sendiri mengaku heran lantaran baru kali ini BPK memberikan rekomendasi untuk penjatuhan sanksi. Karena itu, dia memastikan sanksi itu pasti berat. Meski begitu, pemberian sanksi masih menunggu keputusan dari Inspektorat.

"Yang jelas pasti ada sanksi dan Inspektorat dan BKD akan merumuskan sesegera mungkin. Kalau sanksi dari BPK, karena belum pernah ada seperti itu, maka pasti sanksinya adalah sanksi berat," katanya.

Adapun resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan atas LKPD Kota Makassar Tahun 2020 :

1. Pemerintah Kota Makassar menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai Perda APBD;

2. Kesalahan penganggaran atas belanja modal dan belanja barang pada OPD Pemerintah Kota Makassar;

3. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS Pemerintah Kota Makassar tidak sesuai ketentuan;

4. Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Wali Kota;

5. Pertanggungjawaban belanja kegiatan peningkatan kapasitas Laskar Pajak pada Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai kondisi sebenarnya;

6. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas Karoseri Truk pada dua OPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp300 juta;

7. Kegiatan sewa jaringan CCTV terintegrasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika TA 2020 melebihi nilai HPS yang ditetapkan, kelebihan pembayaran sebesar Rp1.8 juta, tidak sesuai spesifikasi Rp273 juta, dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp584,1 juta;

8. Pelaksanaan belanja modal pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan dan denda keterlambatan belum dipungut sebesar Rp515.3 juta;

9. Belanja modal sebesar Rp39,56 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dibangun bukan di atas tanah milik Pemerintah Kota Makassar;

10. Kekurangan kas pada bendahara pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Makassar sebesar Rp452,6 juta;

11. Penatausahaan piutang retribusi sampah Kota Makassar tidak tertib;

12. Pemanfaatan dan pengamanan aset tetap Pemerintah Kota Makassar  belum memadai;

13. Pemanfaatan tanah Pemerintah Kota Makassar oleh PT KDP tidak didasarkan atas perjanjian kerjasama antara kedua pihak;

14. Kerjasama kemitraan Pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK tidak  sesuai ketentuan;

15. Kerjasama pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota Makassar belum dikelola sesuai ketentuan;

16. Utang belanja pada tiga OPD tidak didukung dengan data pendukung yang andal senilai Rp449,4 juta.