Aturan Pembatasan Kegiatan di Wilayah Sulteng, Kota Palu PPKM Level 3
Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura/IDN Times/Kristina Natalia
Makassar, IDN Times - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di Sulawesi Tengah masih berlanjut. Level PPKM di Sulteng terbagi atas tiga kategori, seperti yang tercantum dalam Instruksi Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura.
Rusdy menerbitkan Instruksi Nomor 9 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3, 2 dan 1 untuk kabupaten/kota se-Sulteng, dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di Sulteng.
"Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan," ucap Rusdy Mastura dikutip ANTARA, Rabu (6/4/2022).
1. Level PPKM di wilayah Sulteng
Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura/IDN Times/IstimewaKabupaten yang masuk dalam PPKM level 2, menurut instruksi Gubernur Sulteng, meliputi Kabupaten Buol, Morowali, Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. Sedangkan daerah yang termasuk PPKM Level 3 yaitu Kabupaten Banggai, Poso, Donggala, Toli Toli, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Instruksi Gubernur Sulteng itu berlaku hingga tanggal 11 April 2022.
Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, penetapan level PPKM oleh pemerintah pusat ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi di setiap wilayah. Karena itu, kabupaten dan kota harus menggenjot vaksinasi COVID-19.
2. Kerumunan masih dilarang
Seorang warga di Kota Palu disuntik vaksin COVID-19 di salah satu gerai pelayanan vaksin gratis di Taman Gor Palu, Jumat (4/6/2021). IDN Times/Kristina NataliaRusdy juga meminta kepada seluruh bupati dan wali kota yang daerahnya telah memperoleh suplai vaksin, agar segera mendistribusikannya ke gerai-gerai vaksin dan tidak ditahan sebagai cadangan atau stok di kabupaten/kota.
Selain itu, Rusdy juga meminta kepada bupati dan wali kota melarang setiap bentuk aktivitas dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
"Bupati dan wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM," ujar Rusdy.
Baca Juga: Ketua MUI Palu Sebut Menimbun Minyak Goreng Hukumnya Haram
3. Posko-posko COVID-19 segera diaktifkan lagi
Sejumlah warga Kota Palu mendaftar digerai vaksin gratis yang digelar Polres Palu di Taman Gor Palu, Jumat, (4/6/2021). IDN Times/Kristina NataliaSelain itu, posko-posko pencegahan dan penanganan COVID-19 di setiap desa dan kelurahan, kata Rusdy, juga harus diaktifkan oleh bupati dan wali kota.
"Memperhatikan laporan Pusdatina COVID-19 Provinsi Sulteng serta mengantisipasi lonjakan kasus, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah aktifkan kembali posko-posko pencegahan dan penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan," kata Rusdy.
Baca Juga: Sulteng Buka Lahan Pertanian Baru untuk Penuhi Kebutuhan Pangan IKN
