TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Mahasiswa Manado dan Partai Buruh Demo Tolak Harga BBM di DPRD Sulut

Massa terdiri dari organisasi mahasiswa dan Partai Buruh

Massa aksi yang terdiri dari organisasi mahasiswa dan Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM di Gedung DPRD Sulut, Selasa (6/9/2022). IDNTimes/Savi
Verified
Savi

Manado, IDN Times – Sejumlah organisasi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (6/9/2022). Pengunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Massa aksi terdiri dari GMNI Manado, HMI Sulut, PMII Sulut, hingga Partai Buruh Sulut.

Massa aksi awalnya berjalan dari Taman Makam Pahlawan Kairagi menuju DPRD Sulut sejauh kurang lebih dua kilometer. Setibanya di Gedung DPRD Sulut sekitar pukul 15.00 Wita, massa aksi tidak diperbolehkan masuk ke halaman Gedung DPRD Sulut oleh pihak kepolisian. Namun, setelah menunggu selama kurang lebih satu jam, akhirnya massa aksi diperbolehkan masuk.

Massa aksi diterima langsung oleh 8 anggota DPRD Sulut, yaitu Victor Mailangkay dan Brian Waworuntu dari fraksi Partai Nasdem, Billy Lombok dan Hendry Walukow dan Kristo Ivan Lumentut dari Partai Demokrat, Melky Pangemanan dari PSI, Berty Kapojos dari PDIP, serta Ayub Ali Albugisy dari PAN.

Ketua GMNI Manado, Mikael Fernando Tampi, menyatakan bahwa kenaikan harga BBM ada hubungannya dengan mafia solar yang merugikan masyarakat dan negara. "Sangat disayangkan, ketika ada banyak penangkapan, tapi ada juga yang mangkrak di kepolisian," kata Mikael dalam orasinya, Selasa (6/9/2022).

1. Massa aksi tuntut mafia solar ditangkap

Massa aksi berorasi di depan anggota DPRD Sulut di halaman Gedung DPRD Sulut, Selasa (6/9/2022). IDNTimes/Savi

Massa aksi meminta DPRD Sulut turut mendorong kepolisian menuntaskan kasus mafia solar di Sulut. “Selama ini masih ada bos besar yang menikmati hasil kotor, yang artinya mereka juga sebagai pelaku kriminal,” terang Mikael.

Untuk itu, massa mendesak DPRD Sulut membawa aspirasi mereka ke pusat agar pemerintah segera menurunkan harga BBM. Kenaikan harga BBM juga berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Padahal, saat ini masyarakat sedang berusaha pulih dari pandemik COVID-19 yang menghantam ekonomi sejak 2 tahun lalu.

2. Partai Buruh juga tolak Omnibus Law

Polisi yang mengamankan jalannya demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di Kantor DPRD Sulut, Senin (6/9/2022). IDNTimes/Savi

Di sisi lain, Partai Buruh juga menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang berdampak pada gaji buruh. Selama 3 tahun terakhir, UMP Sulut memang tidak naik, berada di kisaran Rp3,3 juta.

Hal tersebut terasa memberatkan buruh karena kebutuhan masyarakat semakin banyak ditambah harga BBM naik. "Sudah 3 tahun UMP tidak naik, sedangkan harga kebutuhan pokok terus naik," ujar Executive Comitee Partai Buruh Sulut, Lucky Sanger.

Massa aksi menyebut, kaum kelas menengah bawah yang kebanyakan menggunakan BBM jenis Pertalite tentu merasa berat karena selisih harga yang jauh. Kenaikan harga BBM juga dinilai bisa mengganggu produktivitas masyarakat.

Baca Juga: Demo Mahasiswa di Manado, Tolak Penundaan Pemilu hingga Soal HAM Papua

Topik:
Demonstrasi
Manado
Sulawesi Utara
partai buruh
kenaikan BBM
Update me
Berita Terkini Lainnya

Penjemput Jemaah Haji Plus Bikin Keributan di Bandara Hasanuddin

NasDem Sulsel Kirim Ribuan Kader ke Apel Siaga Perubahan di GBK

Bima Arya sampaikan Tiga Pesan Penting di Rakernas APEKSI

Dibuka, 88 Wali Kota Hadiri Rakernas XVI APEKSI di Makassar

MUI Sulsel Mengimbau Jemaah Haji Tidak Pamer Emas saat Pulang

Jokowi Batal Membuka Rakernas APEKSI di Makassar

Anggota Jemaah Haji Kloter 10 Debarkasi Makassar Meninggal di Pesawat

KPU Sulsel Telah Terima Semua Berkas Perbaikan Bacaleg dari Parpol

Bea Cukai Makassar Perketat Pengawasan usai Viral Emas Jemaah Haji

Rakernas APEKSI di Makassar Beri Panggung untuk Tiga Capres