Angkutan Umum Jenis Panther hingga Bus di Sulsel akan Diawasi Ketat
Tidak ada aktivitas angkutan penumpang di Terminal Harjamukti Kota Cirebon. (IDN Times/Wildan Ibnu)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, berkomitmen untuk memperketat pengawasan aktivitas seluruh angkutan umum yang beroperasi di tengah larangan mudik yang diterbitkan pemerintah.
Kepala Dinas Dishub Sulsel Muhammad Arafah menegaskan, pengawasan menyasar kendaraan pribadi yang diperuntukkan mengangkut penumpang hingga Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), baik minibus hingga bus.
"Karena fakta di lapangan ada memang beberapa mobil-mobil pribadi yang mengambil penumpang di jalanan. Seperti panter (roda empat) dan minibus lainnya," tegas Arafah dalam video konferensi bersama jurnalis, Selasa (21/5).
1. Kendaraan yang melintas wajib melalui pemeriksaan identitas dan surat tugas daerah tujuan
Ilustrasi. Kondisi Terminal Cicaheum yang sepi akibat dampak wabah COVID-19 di Kota Bandung IDN Times/Yogi PashaArafah mengatakan, aturan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah, dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.
Selama aturan itu belum dicabut, katanya, seluruh Perusahaan Otobus (PO) hingga penyedia layanan jasa transportasi dalam konteks AKDP di Sulsel, wajib untuk mematuhinya. Hal tersebut bahkan diklaim telah disosialisakan kembali ke seluruh perusahaan transportasi.
Untuk mengawasi aktivitas transportasi umum tersebut, kata Arafah, pihaknya bekerja sama dengan TNI-Polri, Dinas Kesehatan hingga Satpol PP untuk semakin memperketat seluruh pintu masuk perbatasan yang menghubungkan Kota Makassar dengan daerah lainnya.
"Setiap kendaraan yang lewat itu wajib diperiksa. Diminta identitasnya, kemudian surat tugas terkait daerah tujuan. Kedepan ini akan menjadi tambahan, terkait surat bebas COVID-19 yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan, rumah sakit atau pun puskesmas," ucap Arafah.
2. Larangan melintas wilayah dikecualikan bagi institusi tertentu degan sejumlah catatan
ANTARA FOTO/Abriawan AbheArafah mengungkapkan, larangan mudik untuk seluruh sarana transportasi memuat penumpang umum tetap dilarang. Namun hal tersebut dikecualikan untuk instansi dan institusi tertentu, sesuai dengan kepentingan umum atau tugas negara.
Seperti TNI-Polri, petugas kesehatan, aparatur sipil negara (ASN), petugas lainnya hingga orang yang sakit. Dengan catatan, disebutkan Arfah, mereka harus dilengkapi dengan surat tugas hingga surat kesehatan bebas dari COVID-19.
"Tapi itu bukan berarti diperbolehkan mudik. Tapi ada kekhususan. Memperlihatkan kelengkapan administrasi kesehatannya, baik itu PCR atau hasil tes lain yang berkaitan dengan COVID-19. Kemudian ada surat pernyataan yang harus ditandatangani," ungkap Arafah.
Jika tidak dilengkapi dengan surat tersebut, maka kendaraan yang hendak melintasi perbatasan wilayah diarahkan untuk putar balik. Sementara mereka yang kedapatan melanggar ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa pandemik corona saat ini.
Baca Juga: Pemkot Makassar Gandeng Kabupaten/Kota di Sulsel Cegah Warga Mudik
3. Akses transportasi darat jadi fokus utama pengawasan petugas di Kota Makassar
ANTARA FOTO/Abriawan AbheMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menyatakan, semua operasional moda transportasi komersial bisa kembali beroperasi mulai Kamis (7/5) lalu. Ini berlaku bagi moda transportasi di laut, udara, maupun darat.
Pernyataan Menhub disampaikan di tengah larangan mudik oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Namun Budi Karya mengatakan operasi moda transportasi hanya terbatas untuk kepentingan khusus, mulai dari medis hingga keperluan logistik.
Arafah menyatakan, merujuk dalam seluruh ketentuan tersebut, moda transportasi khususnya darat di Makassar dilarang untuk mengangkut penumpang yang bakal mudik. Kedepan, akses pintu keluar-masuk Makassar inilah yang diawasi ketat.
Selain itu pihaknya juga bakal intens melaksanakan operasi langsung di seluruh terminal di Kota Makassar. "Ini fenomena yang harus dipahami bersama. Makanya selain penumpang, penyedia jasa transportasi ini yang memang betul-betul harus memahami kriteria aturan," tegas Arafah.
Baca Juga: Mudik Dilarang, Besok Semua Moda Transportasi Umum Dibuka Kembali
