Wali Kota Makassar Dilantik Akhir Februari 2021
Makassar, IDN Times - Pelantikan calon wali kota dan wakil wali kota Kota terpilih Pilkada Makassar 2020 akan digelar pada akhir Februari. Soal itu tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri nomor 131/966/OTDA tentang pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota terpilih melalui media teleconference atau video conference.
Dalam surat yang diteken di Jakarta, Senin 15 Februari 2021 lalu itu, disebutkan bahwa pelantikan wali kota dan wakil wali kota di Makassar dilaksanakan oleh gubernur pada minggu IV bulan Februari 2021.
Hal itu juga berlaku bagi kabupaten lain yang masa jabatannya habis pada 17 Februari 2021 dan tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Begitu pula dengan daerah yang bersengketa tapi tidak dilanjutkan lagi perkaranya.
1. Pelantikan kemungkinan tanggal 25 atau 26
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyebutkan kemungkinan pelantikan akan digelar antara 25 atau 26 Februari 2021. Namun jadwal tersebut tetap menyesuaikan dengan SK dari Mendagri.
Dia mengaku lebih suka apabila pelantikan digelar secara virtual. Apalagi Kemendagri memang merekomendasikan pelantikan secara virtual.
"Pelantikan kita tetap menunggu SK Mendagri, kalau sudah ada kita proses secepatnya," katanya, Selasa (16/2/2021).
2. Sekda ditunjuk jadi Plh
Untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 17 Februari akan dijabat Pelaksana harian (Plh). Nurdin menyebutkan ada 10 kabupeten/kota yang dijabat Plh.
Sekretaris Daerah setempat akan menempati jabatan Bupati/Wali Kota untuk sementara. Masa jabatannya berlaku hingga dilantiknya kepala daerah terpilih.
Pelantikan Plh pun dilaksanakan hari ini, Rabu (17/2/2021) yang bertempat di Kantor Gubernur Sulsel.
3. Khusus Makassar tetap dijabat Pj
Adapun 10 daerah yang dijabat Plh yaitu Selayar, Bulukumba, Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Penunjukan Plh untuk mengisi kekosongan selama sepekan.
Khusus Makassar, tetap akan dijabat oleh Pj Wali Kota. Sedangkan Toraja Utara, masa jabatannya masih berlaku hingga 31 Maret 2021. Untuk daerah yang bersengketa seperti Pangkep, Barru, Luwu Utara dan Luwu Timur, disiapkan Pj untuk mengisi kekosongan.
