Sisa Sebulan, Pemkot Makassar Kejar Penyerapan Anggaran 60 Persen
Petugas Satpol PP berjaga di gerbang pintu masuk kantor Balai Kota Makassar yang ditutup sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/7/2021). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Sebulan lagi menjelang berakhirnya tahun 2022, namun serapan anggaran belanja daerah Pemerintah Kota atau Pemkot Makassar masih di angka 49,47 persen. Pasalnya, masih ada kegiatan yang belum rampung ditambah beberapa proyek tidak dieksekusi.
Pemkot pun kini berupaya menuntaskan program di semua sektor agar serapan anggaran bisa lebih tinggi dan tidak menjadi silpa. Tersisa waktu sebulan untuk menyelesaikan seluruhnya.
"Mudah-mudahan bisa tercapai. Kami targetkan 60 persen," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman, Kamis (1/12/2022).
1. Capaian pendapatan daerah cukup agresif
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Helmy menyebutkan serapan anggaran Pemkot Makassar per 29 November 2022 sebesar Rp2,3 triliun atau 49,47 persen. Meski begitu, capaian pendapatan daerah cukup agresif yaitu sekitar Rp3,05 triliun atau 75,56 persen.
"Total PAD kita sudah menyentuh angka Rp1 triliun. Ini cukup luar biasa di tengah berbagai macam krisis dan isu resesi yang akan terjadi di 2023," kata Helmy.
Sejauh ini, ada 3 organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya cukup rendah. Ketiga OPD itu adalah Dinas Pekerjaan Umum (12 persen), Dinas Sosial (27 persen), dan Dinas Lingkungan Hidup (30 persen).
"Tetapi secara akumulasi, sebenarnya Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup rata-rata realisasi fisiknya sudah menyentuh angka 40 persen lebih. Hanya memang pencatatan untuk realisasi keuangannya belum mencapai seperti yang saya sampaikan," kata Helmy.
2. Proses administrasi sulit dianggap jadi kendala
Balaikota Makassar. IDN Times/Asrhawi MuinHelmy kembali menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran itu dipengaruhi proses administrasi yang dianggap cukup menyulitkan bagi OPD sehingga mereka kewalahan. Misalnya dalam pengurusan Amdalalin dan sebagainya.
Kemudian proses pengadaan barang dan jasa yang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dianggap ribet atau banyak jabatan yang belum terisi pejabat definitif. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto pun akan kembali menggelar rotasi jabatan terkait hal tersebut.
"Pak wali sudah mengingatkan kembali bahwa seluruh capaian rata-rata realisasinya karena kita menargetkan 60 persen. OPD yang tidak mencapai 60 persen akan menjadi catatan untuk melakukan evaluasi terhadap pejabatnya, khususnya eselon II," kata Helmy.
Baca Juga: Silpa APBD Kota Makassar Tahun 2022 Capai Rp783 Miliar
3. Proyek tidak terealisasi dianggarkan di 2023
Penetapan APBD Makassar 2023 usai rapat paripurna di gedung DPRD Makassar, Rabu (30/11/2022). IDN Times/Asrhawi MuinAPBD Kota Makassar 2023 telah ditetapkan sebesar Rp5,6 triliun. Ada 18 proyek prioritas yang akan dikerjakan termasuk proyek-proyek yang tidak dieksekusi tahun 2022. Di antaranya Makassar Core and City Arena (Macca), revitalisasi Karebosi, Makassar Government Center, hingga Japparate.
Pemkot Makassar segera menggelar tender dini untuk mempercepat pengerjaan proyek-proyek monumental. Dengan begitu, tidak ada lagi keterlambatan penyerapan anggaran.
"Makanya tahun depan, semua anggaran yang tidak terealisasi tahun 2022 itu kita masukkan kembali di 2023. Pak Wali sudah memberikan semua jenis program dan proyek monumental. Ini akan kita lakukan percepatan tender dini 2022 Desember," kata Helmy.
Baca Juga: DPRD Tetapkan APBD Makassar Tahun 2023 Rp5,6 Triliun
