2. Sudirman dan Fatma tanggapi isu kotak kosong dengan santai

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan surat rekomendasi Pilgub Sulsel kepada Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, di kantor Demokrat, Jakarta, Jumat (19/7/2024). (YouTube Demokrat)

Andi Sudirman menanggapi wacana kotak kosong itu dengan santai. Dia bahkan mengaku tak tahu-menahu perihal wacana tersebut. Dia menegaskan bahwa pencalonan bakal calon gubernur Sulsel tergantung keputusan parpol.

"Kami tidak ada tahu tentang hal itu karena itu partai yang menentukan. Kalau kebetulan, itu tidak ada hal lain," kata Sudirman, Selasa (23/7/2024).

Sudirman mengaku menyerahkan semua keputusan kepada parpol. Jika misalnya memang berujung kotak kosong maka itu karena keputusan parpol dan tidak ada larangan sama sekali.

"Tapi tentu karena kalau misalnya partai menginginkan kan kita tidak bisa. Kalau komunikasi bagus semuanya, masa dilarang jangan ke sini," kata Sudirman.

Calon wakilnya, Fatmawati Rusdi, juga kurang lebih sama. Dia mengaku baik dirinya dan Sudirman sama sekali tidak punya skenario tersebut. Menurutnya, semua kandidat masih punya peluang untuk maju di Pilgub Sulsel.

"Saya rasa baik Andi Sudirman Sulaiman maupun saya tidak punya skenario kotak kosong tersebut. Tapi lalu kemudian, kalau kita melihat dinamika per hari ini masih sangat dinamis," kata Fatma.

3. NasDem menduga wacana kotak kosong sengaja digulirkan

Ketua DPW NasDem Sulsel, Rusdi Massar/Istimewa

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulsel, Rusdi Masse (RMS) justru menanggapi lebih emosional. Dia malah menduga ada calon kepala daerah dan figur lainnya yang menjadi perkara mulainya wacana kotak kosong. Dia pun meminta siapapun pihak itu untuk instrospeksi diri.

"Itu harus dikomentari juga calon-calon yang mengeluarkan isu itu (kotak kosong) bahwa dia instrospeksi diri," kata RMS kepada awak media di rumah pemenangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya, calon kepala daerah harus bercermin jika tak ada partai yang mengusung untuk maju dalam perhelatan pemilihan gubernur, wali kota atau bupati. Bukan malah menyalahkan demokrasi.

"Tidak boleh disalahkan demokrasi karena demokrasi itu tidak ada aturannya yang melarang kotak kosong. Harusnya calon itu instrospeksi diri, saya ini siap maju jadi calon gubernur atau wakil gubernur tapi kenapa ini jadi tidak ada partai yang mencalonkan saya," kata RMS.

RMS yang juga suami dari Fatmawati ini berasumsi bahwa demokrasi baik-baik saja. Pasalnya, kotak kosong ada dalam aturan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Yang tidak sehat itu kalau tidak dibolehkan, ada aturan itu yang tidak membolehkan artinya yang bicara seperti itu," katanya.

Dia pun meminta agar masyarakat tidak terpengaruh oleh wacana kotak kosong. Sebab, perlu adanya evaluasi terhadap pihak yang menyebabkan wacana kotak kosong.

"Masa mau kotak kosong. Tidak boleh masyarakat terpengaruh oleh isu kotak kosong. Kenapa? Karena yang mengeluarkan isu kontak kosong ini yang yang perlu dievaluasi karena partai tidak mau sama dia," katanya.

4. PKB jadi salah satu parpol penentu

Ketua Bappilu PKB Sulsel, Syamsu Rizal. (IDN Times/Istimewa)

Meski Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi diprediksi melawan kotak kosong, namun peluang lainnya tetap ada. Pasalnya, beberapa partai belum resmi menyatakan sikap mengusung calon Pilgub Sulsel, yaitu Golkar (14 kursi), PKB (8 kursi), PKS (7 kursi), dan Hanura (1 kursi).

Ketua Bappilu PKB Sulsel, Syamsu Rizal, mengamini partainya menjadi salah satu penentu Pilgub Sulsel 2024 bakal diikuti pasangan tunggal atau lebih dari satu pasangan. 

"Sebenarnya hampir dipastikan memang menjadi penentu dan partai lain juga menjadi penentu," kata Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Daeng Ical, kepada wartawan, Sabtu (27/7/2024).

Daeng Ical menyayangkan adanya wacana kotak kosong pada kontestasi politik di Pilgub Sulsel. Menurutnya, kontestasi Pilkada Sulsel menjadi laboratorium politik yang aktual sehingga perlu lebih banyak konsultasi.

"Yang pasti, kami ingin ada ruang demokrasi yang tercipta dengan baik. Apapun itu, tetapi kita ingin supaya ini juga menjadi pembelajaran politik ke depan nanti," kata Daeng Ical.

Meski baru sebatas wacana, namun isu kotak kosong semakin santer lantaran salah satu bacagub terkesan memonopoli parpol. Namun Daeng Ical yakin selama pendaftaran di KPU belum terbuka, maka masih ada potensi Pilgub Sulsel tidak hanya diikuti satu pasangan.

"Kan belum ada didaftarkan. Tapi memang yang bisa menentukan bisa (rekomendasi) atau B1 KWK. Proses ini berjalan," katanya.

Daeng Ical mengatakan PKB masih melihat perkembangan politik di Sulsel saat ini. PKB juga akan mempertimbangkan hasil survei termasuk suara-suara dari DPP dan DPC yang memberikan pilihan alternatif.

"Lihat perkembangan aktual dan kita ingin supaya semua aspirasi dari DPC. Sama hasil survei," katanya.

Baca Juga: Waketum PPP Tak Mau Kotak Kosong di Pilgub Sulsel

5. Ada peluang kotak kosong, head to head dan poros baru

Ilustrasi Pilkada (IDN Times/Mhd Saifullah)

Pengamat Politik Universitas Bosowa, Arief Wicaksono, mengatakan bahwa peluang kotak kosong memang ada namun tak berarti kemungkinan lain tertutup. Menurut dia, potensi Pilgub Sulsel diikuti dua pasangan calon alias head to head sangat memungkinkan. Bahkan masih ada potensi lain yaitu tiga paslon, jika muncul poros baru.

"Sampai sekarang kan peluang-peluang itu tetap terbuka. Apakah itu kotak kosong, mau head to head masih bisa. Tiga calon juga bisa," kata Arief kepada IDN Times, Selasa (30/7/2024).

Menurut Arief, ada berbagai pertimbangan sehingga parpol menjatuhkan pilihannya kepada bacagub. Di antaranya yakni hasil survei hingga adanya kepentingan dari pusat.

Dia mengatakan bahwa ini adalah Pilkada Serentak pertama dalam sejarah Indonesia. Tidak menutup kemungkinan ada kepentingan dari pusat yang harus masuk ke daerah dalam rangka memuluskan keberhasilan program.

Dia pun menyinggung soal Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM mencakup sejumlah parpol di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat. Koalisi ini yang mengusung Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 lalu.

"Dalam hal ini, saya berbicara tentang Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana Koalisi KIM bertemu di satu figur tertentu dalam melihat situasi atau konstalasi perpolitikan yang ada di daerah," kata Arief.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan sebelum kotak kosong adalah sejarah kotak kosong itu sendiri. Fenomena memborong partai dan calon tunggal sudah pernah terjadi di Makassar pada Pilwali 2018 lalu.

Secara mengejutkan, kotak kosong ternyata bisa menenangi Pilkada. Hal itu merupakan beberapa pertimbangan yang harus dijadikan dasar bagi figur atau tokoh politik tertentu yang ingin memainkan kotak kosong ini.

"Belum tentu juga ketika partai politik telah menyatakan dukungannya kepada satu figur kemudian seolah-olah tidak ada perlawanan juga dari figur atau calon-calon yang lain," kata Arief.

Menurut Arief, kota kosong sebenarnya sangat problematik. Sebab undang-undang sendiri yang membolehkan adanya kotak kosong.

Hal itu diatur pada Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Dalam pasal 54C ayat 1 disebutkan bahwa satu paslon mungkin terjadi jika setelah penundaan dan berakhirnya masa pendaftaran hanya ada satu calon saja yang memenuhi syarat.

"Jadi tidak melarang. Jika seseorang atau sekelompok elit mengkondisikan beberapa partai untuk mendukung calon A atau calon B saja. Ini juga rawan dianggap sebagai masalah dalam kepemiluan kita," kata Arief.

Menurut Arief, jika kotak kosong benar-benar terjadi di Pilgub Sulsel maka hanya ada dua kemungkinan. Figur yang memborong parpol menang karena asumsinya partai-partai itu memiliki mesin yang bisa bekerja secara maksimal untuk mendukung figur itu.

"Kedua, sebaliknya. Ketika terjadi di  Makassar 2018, ternyata partai-partai itu tidak cukup dengan mesinnya. Tidak cukup kuat dan tangguh untuk mengalahkan kotak kosong yang terjadi di arena itu," kata Arief.

Baca Juga: Menakar Peluang Kotak Kosong di Pilgub Sulsel 2024