Akademisi HI Unhas Dorong Indonesia Keluar dari Board of Peace
- Akademisi HI Unhas mendesak pemerintah menarik Indonesia dari Board of Peace karena forum itu dinilai tidak berpihak pada Palestina dan berpotensi melemahkan posisi diplomasi Indonesia.
- Keputusan bergabung dengan BoP dianggap bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta dapat menimbulkan ambivalensi diplomatik di tengah konflik Timur Tengah yang memanas.
- Kajian menyoroti dampak ekonomi global akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan menekankan pentingnya proses kebijakan luar negeri yang inklusif dengan peran utama Kementerian Luar Negeri.
Makassar, IDN Times – Akademisi dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (HI FISIP Unhas) mendorong pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari forum internasional Board of Peace (BoP).
Desakan tersebut muncul setelah keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam forum yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump memicu perdebatan di ruang publik.
Pandangan itu disampaikan dalam laporan kajian yang disusun Laboratorium Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin. Kajian tersebut dipaparkan melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan akademisi dan peneliti HI Unhas.
1. BoP dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional
Dalam laporan kajian tersebut, akademisi HI Unhas menilai keterlibatan Indonesia di BoP perlu dievaluasi secara serius bahkan diakhiri. Mereka menilai forum tersebut belum menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan Palestina.
Selain itu, keberadaan BoP dianggap berpotensi melemahkan posisi diplomasi Indonesia yang selama ini dikenal konsisten mendukung multilateralisme dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
“Badan tersebut tidak secara nyata menunjukkan keberpihakan yang menguntungkan Palestina dan tidak senafas dengan kepentingan nasional Indonesia,” demikian isi laporan kajian Laboratorium HI Unhas.
Kajian itu juga menyoroti struktur keanggotaan BoP yang dinilai tidak setara dan menunjukkan relasi asimetris antarnegara. Kepemimpinan forum tersebut bahkan dinilai ambigu karena Presiden AS disebut memiliki peran yang tidak jelas apakah sebagai aktor negara atau nonnegara dalam struktur organisasi.
2. Dinilai berpotensi melemahkan prinsip politik luar negeri bebas aktif
Akademisi HI Unhas menyebut keputusan Indonesia bergabung dengan BoP berpotensi bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia.
Menurut mereka, konstitusi Indonesia menegaskan bahwa diplomasi luar negeri harus berorientasi pada upaya menciptakan perdamaian dunia serta mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa, termasuk Palestina.
Indonesia juga dinilai memiliki kredibilitas historis sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak tindakan unilateral dalam hubungan internasional.
Karena itu, keterlibatan dalam forum yang diinisiasi oleh kekuatan besar dinilai berisiko menimbulkan ambivalensi diplomatik, terutama ketika konflik di Timur Tengah terus meningkat.
3. Eskalasi konflik Timur Tengah dan proses kebijakan ikut disorot
Kajian tersebut juga menyoroti eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai memiliki dampak ekonomi global yang signifikan.
Perang regional dapat mengganggu transportasi udara internasional, pasokan energi, hingga memicu kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung pada Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.
Jika harga minyak meningkat, pemerintah berpotensi menghadapi tekanan inflasi, kenaikan biaya logistik, hingga beban subsidi energi yang lebih besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain substansi kebijakan, akademisi HI Unhas juga menyoroti proses pengambilan keputusan terkait keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional tersebut.
Menurut mereka, keputusan strategis dalam kebijakan luar negeri seharusnya tidak diambil secara sempit atau bersifat ad hoc. Proses tersebut dinilai perlu melibatkan institusi terkait secara lebih luas, termasuk menempatkan Kementerian Luar Negeri sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan luar negeri.
Akademisi juga menilai langkah menarik Indonesia dari BoP tidak bertentangan dengan posisi Presiden Prabowo. Sebab sebelumnya presiden disebut telah membuka kemungkinan bagi Indonesia untuk keluar dari forum tersebut jika tidak membawa manfaat bagi Palestina dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
“Keluarnya Indonesia dari BoP dapat menjadi penegasan kembali komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif serta dukungan terhadap solusi dua negara bagi Palestina,” demikian kesimpulan dalam kajian tersebut.
