Pemprov Ingin Ambil Alih Terminal Mallengkeri, Danny Menolak
Selama ini terminal dikelola PD Terminal Makassar Metro
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perhubungan bakal mengambil alih Terminal Mallengkeri di Kota Makassar. Pasalnya, Terminal Mallengkeri merupakan terminal tipe B yang seharusnya dikelola di bawah Pemerintah Provinsi.
Selama ini, pengelolaan terminal yang berlokasi di Jalan Malengkeri Raya itu berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Makassar melalui PD Terminal Makassar Metro.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Muhammad Arafah, menyebut saat ini proses pengalihan sementara diupayakan. Pasalnya, ada sejumlah prosedur yang harus dilaksanakan.
"Itu masih proses. Kami siap menerima, bergantung Pemkot. Kan ada beberapa administrasi harus dituntaskan dulu teman-teman di kota," kata Arafah, Kamis (20/10/2022).
Baca Juga: KPU Makassar Verifikasi 2.353 Anggota Parpol
1. Terminal Malengkeri termasuk tipe B
Arafah menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terminal yang ada di Indonesia dibagi ke dalam 3 tipe yaitu terminal tipe A, terminal tipe B, dan terminal tipe C. Setiap tipe terminal telah dipisahkan kewenangannya menjadi milik pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
Terminal penumpang Tipe A, yaitu terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
Terminal penumpang Tipe B berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Sementara untuk terminal penumpang Tipe C berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).
"Terminal Malengkeri itu tipe B, itu yang rencana kami sudah progres untuk diminta secepatnya dari pemerintah kota untuk diserahkan ke provinsi," ucap Arafah.
Baca Juga: Klarifikasi Istilah Polisi Sampah, Wali Kota Makassar Minta Maaf