Pansus: Tanda Tangan Wagub Penyebab Realisasi Anggaran Sulsel Rendah
Materi penyelidikan Pansus mulai temui titik terang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Panitia Khusus Angket DPRD Sulawesi Selatan mulai menemui titik terang soal rendahnya realisasi anggaran belanja daerah pada APBD Sulsel tahun 2019. Salah satu penyebabnya adalah surat keputusan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa ditandatangani oleh Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, bukan Gubernur Nurdin Abdullah.
Rendahnya realisasi APBD diketahui sebagai salah satu dari lima poin materi angket DPRD terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Pansus menduga terjadi dualisme kepemimpinan di Pemerintah Provinsi yang bermuara pada pelanggaran terhadap sejumlah aturan.
Wakil Ketua Pansus Selle KS Dalle mengatakan, SK pembentukan Pokja diperoleh dari pihak terperiksa, yakni Jumras, mantan Kepala Biro Pembangunan Sulsel. Dia dimintai keterangan pada sidang pemeriksaan di Kantor DPRD Sulsel, Selasa (9/7) siang. Pansus beranggapan SK oleh Wagub sebagai hal ilegal.
"Ada satu poin yang membuat kita lega. Poin terakhir soal rendahnya serapan anggaran, kita temukan jawabannya di sidang kedua ini. Bahwa ada SK Pokja yang ditandatangani oleh Wagub, ini pelanggaran yang berkonsekuensi pidana," kata Selle kepada wartawan di sela sidang pemeriksaan Pansus, Selasa malam (9/7).
Baca Juga: Dicopot Nurdin, Jumras Ungkap Tekanan Pengusaha yang Minta Proyek
1. SK Wagub tidak bisa jadi dasar pengadaan barang dan jasa
Dalam salinan dokumen yang diperlihatkan Pansus, Pembentukan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Pemprov Sulsel ditetapkan lewat SK bernomor 024.3-215 tertanggal 1 Februari 2019. SK itu memuat daftar 30 nama yang masuk Pokja dan ditandatangani Wagub Sudirman.
Selle mengatakan, SK ini memicu rendahnya realisasi pengadaan barang dan jasa. Kontraktor banyak yang enggan ikut dalam lelang pengadaan karena SK bertanda tangan Wagub tidak bisa dijadikan dasar hukum. Dalam hal ini hanya Gubernur yang berwenang.
"Kalau legalitasnya tidak sah, semua proses jadi tidak sah. Itu tidak pidananya kalau ini diproses. Semua pengadaan barang dan jasa kemarin jadi catatan hukum kalau berdasarkan ini SK," ujar Selle.
Baca Juga: Lantik Eselon III dan IV, Wagub Sulsel Diduga Langgar Aturan
Baca Juga: Soal Angket, Gubernur Sulsel: Dewan Butuh Komunikasi Saja