Makassar, IDN Times - Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengingatkan perlunya koordinasi multi sektor dalam penanganan kekerdilan atau stunting. Sebab stunting menjadi perhatian dari pemerintah pusat.
Hal tersebut diutarakan Fatmawati saat menggelar rapat koordinasi di menara Balaikota Makassar, Rabu (29/6/2022).
"Kita butuh koordinasi dan kebersamaan, masalah prevalensi stunting adalah pekerjaan rumah kita, yang harus terselesaikan," ucap Fatma di hadapan camat dan lurah yang hadir.
Fatmawati mengatakan, dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Makassar termasuk daerah dengan kasus stunting terendah. Sebab di masa kepemimpinannya bersama WAli Kota Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, stunting menjadi salah satu perhatian serius.
Meski begitu, Fatmawati meminta jajaran Pemkot, terutama kecamatan dan kelurahan, untuk memperbarui datanya. Sehingga data yang keluar sesuai dengan realita di masyarakat.
"Saya minta update data dulu kasus stunting ini, yang mana dikategorikan kurang gizi, yang mana betul betul masuk kategori stunting," kata Fatma.
Fatma mengatakan, Pemkot Makassar punya 24 strategis. Di dalamnya terdapat program yang menjadi langkah konkrit penanganan masalah kesehatan, termasuk pengentasan stunting.
"Langkah kongkrit Pemkot dari 24 program strategis kami itu salah satunya adalah perkuatan imunitas untuk semuanya. Lalu ada program Jagai Anakta," tuturnya lagi.
Di tahun 2023 nanti kata Fatma, Pemkot Makassar akan mengelontorkan anggaran Rp50 juta di masing masing kelurahan. Dana itu akan digunakan untuk promosi dan edukasi menangani kasus stunting.
"Ini merupakan bukti keseriusan kami dari Pemerintah kota Makassar untuk menangani kasus stunting yang terjadi di tengah masyarakat," katanya.