Warga Tak Pakai Masker Disuruh Jalan Jongkok, Warganet: Mirip Tahanan

Siaran langsung di akun Facebook tersebut langsung diserbu komentar netizen. Tak sedikit yang menghujat tindakan aparat Pemkot yang menyuruh warga untuk jongkok.

Salah satunya adalah akun Akil Djamaluddin yang menganggap tindakan pemerintah kota menyuruh warga jongkok ini terlalu kasar. Pemerintah, kata dia, sebaiknya memperlakukan warga secara lebih layak.

"Pelan-pelan ki. Jangan terlalu kasar bahasanya ke masyarakat, nanti penilai gimana. Pelan-pelan Pak. Sebaiknya disediakan kursi. Berikan pelayanan yang baik sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada warga masyarakat," demikian komentar tersebut.

Akun Mulyadi Adhi juga berkomentar soal warga yang disuruh jongkok. Dia menyebut bahwa warga yang disuruh jongkok itu terlihat diperlakukan seperti tahanan. 

"Siapkan fasilitas tempat duduk Pak. Kayak tahanan saja disuruh jongkok," katanya.

Komentar senada juga disampaikan oleh akun Ramlah Said. Dia menyebut bahwa warga yang disuruh jongkok itu terlihat seperti penjahat.

"Kenapa begitu? Kayak penjahat ditangkap disuruh jongkok. Tidak adakah kursi atau suruh berdiri kasih jarak saja," katanya.

Sementara itu, netizen lainnya yaitu akun Basri juga mempertanyakan mengapa sebagian besar hanya pengendara motor saja yang ditahan sementara pengendara mobil tidak. 

"Kenapa kayak cuma pengendara motor yang ditahan? Itu yang pakai mobil bagaimana? Apa karena takut macet kalau mobil ditahan semua?," katanya.

Lain lagi dengan Akun La Mappware. Dia menyoroti soal kebijakan Pemkot Makassar ini yang dinilainya lebih mirip pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Padahal seharusnya Makassar sudah bersiap menuju normal baru atau new normal.

"Ini bukannya Makassar melangkah ke Fase New Normal, tapi set back to PSBB," katanya.

Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin sebelumnya menjelaskan melalui Perwali 36/2020, Pemkot membatasi pergerakan masyarakat. Target utamanya mempersempit peluang penyebaran COVID-19.

Dalam penerapannya, dikerahkan sebanyak 7.950 personil gabungan yang terdiri atas anggota TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Camat Lurah, serta sejumlah elemen masyarakat lain.

"Ingat, Kota Makassar itu adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan barometer ekonomi Sulawesi Selatan. Sehingga kita tidak ingin daerah luar yang sudah bersih dan sudah hijau, berkunjung ke Makassar, lantas pulang dari Makassar membawa virus korona,” ujarnya.

Rudy  berharap proses pemeriksaan di perbatasan berlangsung cepat sehingga tidak membuat pengguna jalan tidak terganggu. Namun ia juga berharap masyarakat bisa memahami bahwa proses ini bagian dari upaya untuk melindungi warga dari pandemik.

“Sebisa mungkin tidak prosesnya tidak menghambat aktivitas masyarakat. Kita akan melakukan pemeriksaan dibeberapa titik dan kita upayakan pemeriksaan dilakukan selama 24 jam,” kata dia.