Wamendagri Minta Pemda Jangan Banyak Mengeluh soal Pemotongan TKD
- Minta pemda perkuat belanja pemerintah
- Tampung masukan dari pemda soal pemangkasan TKD
- Dorong daerah gali potensi lokal untuk tingkatkan PAD
Makassar, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menegaskan agar kepala daerah menyisir ulang seluruh pos pengeluaran yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan konsumsi rapat. Langkah efisiensi itu dinilai perlu agar anggaran dapat dialihkan ke sektor yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan produktivitas masyarakat.
Hal itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Pemerintahan se-wilayah Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/10/2025). Dalam rapat itu, dia menerima banyak keluhan dari pemda terkait pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat yang menghambat program.
"Kami masih menekankan kepada pemerintah daerah untuk fokus pada efisiensi pos-pos yang memang masih bisa dihemat. Itu tolong disisir lagi, sekali lagi semuanya, seperti perjalanan dinas, makan minum, dan lain-lain. Jadi jangan sampai banyak mengeluh tetapi sebetulnya masih banyak pos yang bisa dihemat. Jadi pos yang dihemat itu tolong disisir lagi, sekali lagi," katanya.
1. Minta pemda perkuat belanja pemerintah
Bima Arya juga menyoroti perlunya pemerintah daerah menjaga perputaran ekonomi di tengah penyesuaian akibat pemangkasana TKD itu. Dia mendorong daerah memperkuat belanja pemerintah (government spending) agar aktivitas ekonomi di wilayahnya tetap bergerak.
Menurutnya, belanja pemerintah berperan penting menjaga denyut ekonomi di daerah. Di tengah ruang fiskal yang makin sempit, aktivitas belanja dari pemerintah menjadi tumpuan agar perputaran uang tetap hidup.
"Yang penting sekarang kita fokus dulu untuk memaksimalkan government spending, belanja. ini angkanya masih agak lebih rendah dibanding tahun lalu. jadi supaya perputaran uangnya lebih kuat lagi, kita dorong government spending," kata Bima Arya.
2. Tampung masukan dari pemda soal pemangkasan TKD
Bima Arya menyampaikan pemerintah pusat masih ingin mendengar masukan dari daerah terkait penyesuaian anggaran TKD. Dia menekankan perlunya umpan balik dari pemerintah daerah untuk menilai apakah alokasi yang ada sudah memadai atau masih perlu disesuaikan.
"Ya, tadi menyampaikan aspirasi teman-teman semua kepala daerah di seluruh Sulawesi Selatan soal pengurangan transfer keuangan daerah dan Pak Wamendagri sudah mencatat dan semoga pengurangan ini masih ada relaksasi dan masih ada penyesuaian sebelum penetapan APBD 2026," kata Bima.
Dari semua aspirasi yang disampaikan, dia menilai kepala daerah memiliki semangat yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Mereka disebut ingin tetap sinkron dengan kebijakan nasional, termasuk dalam upaya efisiensi anggaran di daerah.
"Tetapi tentu harus ada sinkronisasi data-data tadi, artinya ke depan, komunikasi antara daerah, asosiasi wali kota, bupati, gubernur dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan, ini akan lebih intens lagi," kata Bima.
3. Dorong daerah gali potensi lokal untuk tingkatkan PAD
Bima Arya menjelaskan perlunya pemerintah daerah menyesuaikan diri dengan karakteristik wilayah masing-masing dalam mencari sumber pendapatan baru. Dia mencontohkan daerah pesisir bisa mengakses program pusat di sektor perikanan atau pariwisata, sementara Kemendagri berupaya menjembatani agar program itu dapat dimanfaatkan daerah.
"Jadi potensi daerahnya apa dan dicocokkan dengan program prioritas pusat," katanya.
Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dengan berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix. Dia menyebut kerja sama dengan akademisi, swasta, dan komunitas dapat membuka peluang pendapatan baru di luar sektor pajak tanpa membebani masyarakat.
"Artinya, selain pajak apa saja. Nah, dilihat lokalnya seperti apa. Seperti Sidrap misalnya kan, kuatnya di pangan di situ, ya daerah lain tentu punya kekhasan di situ," kata Bima.
