UMI dan Polda Sulsel Kolaborasi Lewat Pusat Studi Kepolisian

Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana mengatakan, Pusat Studi Kepolisian menjadi ruang untuk terus mengembangkan pengetahuan mengenai kepolisian dan sistem pemolisian.

Menurutnya, pengembangan institusi kepolisian membutuhkan dukungan dari kalangan akademisi melalui kajian, pembelajaran, hingga pengembangan sumber daya manusia.

"Pusat Studi Kepolisian merupakan suatu bagian untuk kita selalu belajar. Karena mengembangkan polisi dan pemolisiannya perlu dukungan, kajian, pembelajaran dari kalangan civitas akademika," kata Chryshnanda kepada awak media.

Ia mengatakan keberadaan Pusat Studi Kepolisian di UMI juga menjadi bagian dari upaya membangun dialog antara kampus dan institusi kepolisian. Selain itu, pusat studi tersebut dapat menjadi ruang untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, termasuk anggota Polri yang menempuh pendidikan di lingkungan kampus.

"Ruang-ruang belajar ini harus kita terus kembangkan," ujarnya.

Chryshnanda menilai UMI memiliki peran penting melalui penerapan tridarma perguruan tinggi, mulai dari pendidikan, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan Pusat Studi Kepolisian dapat memperkuat kemitraan antara kampus dan kepolisian melalui berbagai kajian mengenai pengembangan sistem ilmu kepolisian.

"Di pusat studi kepolisian semua jenjang yang ada di sini bisa dikembangkan," ujarnya.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan Polda Sulsel akan membangun kolaborasi dengan Pusat Studi Kepolisian UMI, khususnya dalam mengkaji berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Menurut Djuhandhani, persoalan yang muncul di tengah masyarakat membutuhkan pendekatan dan solusi yang tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga kalangan akademisi.

"Polda Sulawesi Selatan khususnya kami akan melaksanakan kolaborasi dengan pusat studi kepolisian yang ada di UMI ini," kata Djuhandhani.

Ia mengatakan salah satu fokus kolaborasi tersebut adalah membahas berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Hasil kajian akademik diharapkan dapat memberikan arah dan masukan bagi kepolisian dalam menentukan langkah penyelesaian.

"Kita akan diskusikan, kita bicarakan, yang akhirnya harapan kami mendapatkan arah ke mana untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat ini," ujarnya.

Djuhandhani menambahkan, saat ini terdapat dua perguruan tinggi di wilayah hukum Polda Sulsel yang memiliki Pusat Studi Kepolisian, yakni Universitas Hasanuddin (Unhas) dan UMI.

"Gagasan pembentukan Pusat Studi Kepolisian pertama kali berkembang dari Sulawesi Selatan," bebernya.

Wakil Rektor II UMI Prof Zakir Sabara mengatakan pembentukan Pusat Studi Kepolisian menjadi momentum bagi civitas akademika untuk terlibat dalam memberikan gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Zakir mengatakan kampus dapat menjadi ruang bagi mahasiswa dan akademisi untuk menyampaikan pandangan, memberikan solusi, hingga menjadi sistem peringatan dini atau early warning bagi kepolisian.

"Mahasiswa dan seluruh civitas akademika punya ruang dan tempat untuk beradu gagasan, memberikan solusi, bahkan memberikan early warning bagi kepolisian ketika berhadapan dengan situasi harkamtibmas yang terjadi, khususnya di Polda Sulawesi Selatan," kata Zakir.

Ia menyebut UMI merasa mendapat kehormatan karena menjadi salah satu perguruan tinggi yang dipercaya membuka Pusat Studi Kepolisian. Ke depan, UMI berharap pusat studi tersebut tidak hanya menjadi wadah kerja sama formal, tetapi mampu menghasilkan berbagai kajian dan rekomendasi yang dapat membantu kepolisian menghadapi perkembangan situasi di masyarakat.

"Ini akan kita jadikan lebih produktif, lebih sinergi, dan yang paling penting memberi solusi serta masukan-masukan yang tangguh agar polisi bisa mengantisipasi berbagai hal, situasi, dan kondisi yang terjadi pada saat ini," katanya.