Transportasi Publik di Makassar, Tidak Efektif dan Kurang Diminati
Makassar, IDN Times - Penggunaan transportasi publik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dinilai belum efektif. Setidaknya begitulah yang dijelaskan Pengamat Transportasi Universitas Muslim Indonesia (UMI), Lambang Basri.
Menurut Lambang, sebuah sistem transportasi publik baru dikatakan efektif saat semuanya saling terintegrasi. Selain itu, penggunaan transportasi publik juga harusnya lebih tinggi dari penggunaan kendaraan pribadi.
"Kalau kita berbicara mengenai tata kelola, belum efektif. Padahal kota berkembang karena angkutan umum," kata Lambang saat diwawancarai IDN Times, Rabu (21/9/2022).
1. Pemda harusnya dorong pengembangan angkutan umum
Efektivitas penggunaan transportasi publik di Makassar ini mengemuka menyusul adanya pemberlakuan Ojol Day bagi setiap pegawai Pemkot Makassar. Kebijakan ini hanya berlaku setiap hari Selasa.
Hal ini pun memicu pertanyaan lantaran di Kota Makassar masih tersedia sejumlah jenis angkutan umum. Sebut saja angkutan kota Petepete dan bus Trans Mamminasata atau Teman Bus.
Menurut Lambang, kebijakan tersebut sebenarnya tidak salah. Sebab dengan begitu, pegawai diharapkan menjadi contoh untuk pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Namun di satu sisi, Pemkot juga perlu mendorong pemanfaatan angkutan umum secara menyeluruh alih-alih sektoral.
"Mungkin saja nanti hari-hari yang lain itu diarahkan untuk memanfaatkan angkutan umum. Tapi kita mendorong agar pengembangan pola penggunaan angkutan umum itu baik untuk mendorong kinerjanya supaya lebih menarik," kata Lambang.
2. Penyebab tranportasi publik kurang diminati
Diakui atau tidak, penggunaan transportasi publik di Kota Makassar masih belum menjadi primadona bagi warganya sendiri. Lambang memaparkan ada dua hal yang menyebabkan transportasi publik di Makassar kurang diminati.
Pertama, pemerintah kurang mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. Kedua, transportasi publik dibangun kurang menarik. Misalnya Teman Bus yang telah disubsidi pemerintah pusat seharusnya dibuatkan trayek yang tidak bersinggungan dengan Petepete.
"Kan intinya inisiatif dari Pemda baik tingkat I maupun tingkat II untuk melakukan kolaborasi, sehingga sistem angkutan umum yang ada itu baik dari bus yang dikasih subsidi dari pusat maupun yang Petepete yang selama ini bertrayek. Itu diintegrasi," katanya.
3. Angkutan umum harusnya terintegrasi
Jika berbicara mengenai tata ruang kota, kata Lambang, maka bus seharusnya menjadi angkutan utama. Artinya, bus juga harus melalui koridor utama.
Sementara angkutan lain seperti Petepete yang ukurannya lebih kecil, bisa dijadikan sebagai moda transportasi sekunder untuk membangun integritas dengan bus. Namun permasalahannya adalah bus dan Petepete nyaris selalu bersinggungan.
"Padahal sebetulnya kalau tata kota itu kita harus beriringan. Memang dibuatkan kantong khusus seperti sekolah. Itulah yang dilalui angkutan umum untuk terintegrasi pada halte. Jadi Petepete bisa hidup dan dia tidak harus melalui rute yang begitu panjang," katanya.
