Toko di Makassar Buka selama PSBB, Risiko Ditanggung Sendiri

Menurut Perwali tentang PSBB, setidaknya ada sebelas sektor usaha yang dibolehkan beroperasi atau dikecualikan dalam pembatasan. Usaha itu antara lain, kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan informasi, dan Keuangan. Berikutnya, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar atau utilitas publik dan industri, dan kebutuhan sehari-hari.

Ismail mengatakan, unit usaha dalam sebelas sektor itu baru diwajibkan tutup ketika ada laporan soal karyawan yang positif, maupun reaktif dari tes cepat COVID-19. Selain menutup toko, pengelola atau pemiliknya wajib mengkarantina seluruh karyawan.

"Jadi kalau hasil tes membuktikan ada reaktif, tidak ada alasan, langsung tutup," kata Ismail.

Di Makasaar, Ismail menyebut sudah dua unit  usaha yang ditutup karena ada karyawan dengan kasus COVID-19. Masing-masing  pada usaha distribusi kebutuhan pangan di Kecamatan Ujung Pandang, dan salah satu rumah makan di Kecamatan Tamalanrea.

Ismail menjelaskan,  pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh unit usaha di Makassar yang tetap beroperasi. Di tengah maraknya pengunjung, pemilik toko diinstruksikan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari menyediakan cairan pencuci tangan bagi pengunjung, wajib menggunakan masker, dan menjaga jarak khususnya saat memilah barang belanjaan hingga mengantri di kasir.

Hanya saja katanya, situasi itu memang biasanya luput dari pengawasan karena maraknya pengunjung yang mencari kebutuhan belanjaan.

"Apalagi PSBB ini kan tujuannya memang dalam rangka memutus mata rantai. Jadi itu yang tetap kita pantau, kita ingatkan agar selalu dan wajib menerapkan protokol kesehatan," kata Ismail.

Sebelumnya, Ismail mengatakan Pemkot Makassar memaklumi jika toko mulai marak beroperasi jelang lebaran Idulfitri. Namun karena pertimbangan terhadap kebutuhan ekonomi karyawan, toko-toko diizinkan beroperasi sementara waktu. 

Meski begitu, tempat usaha tetap dibatasi. Misalnya waktu operasi yang hanya pada waktu tertentu. Selain itu mereka diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Kita tidak bisa pungkiri toko-toko yang buka ini. Namun tetap (toko) akan ada dalam pengawasan ketat pemerintah. Dan secara regulasi, secara aturan itu memang belum resmi," ungkap Ismail.