Temui Pj Wali Kota, KPU Makassar Ajukan Tambahan Anggaran Rp6 Miliar

Gunawan menjelaskan, proyeksi kebutuhan tambahan anggaran Pemilihan Wali Kota Makassar, sebelumnya diprediksi hanya sebesar Rp15 miliar. Rinciannya, Rp9 miliar kekurangan honor adhoc yang telah diajukan sebelum kondisi pandemik dan Rp6 miliar anggaran yang timbul akibat penambahan tempat pemungutan suara (TPS).

KPU Makassar terpaksa menyesuaikan skema teknis tahapan pelaksanaan pilkada mengingat kondisi pandemik yang saat ini terjadi. "Seperti misalnya, sosialisasi langsung, deklarasi damai, dan rakor-rakor yang potensial menimbulkan kerumunan. Dari hasil pencermatan itu, didapatkan angka tersisa anggaran yang dibutuhkan tinggal Rp 11 M," jelas Gunawan.

Kebutuhan di atas, lanjut Gunawan, kembali dicermati pihaknya dengan mengurangi satuan kebutuhan menyusul beberapa kegiatan sosialisasi yang juga ikut dikurangi. "Ditambah kami paham kondisi pemkot yang juga butuh banyak anggaran untuk mengatasi COVID-19. Sehingga akhirnya, kami mengajukan angka akhir penambahan anggaran Rp6,8 miliar."

Pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemik COVID-19 mengharuskan KPU Makassar menyesuaikan sejumlah hal. Salah satunya menambah jumlah TPS untuk mencegah kerumunan massa. "Ada pengurangan pemilih, tapi ada penambahan TPS, dari 2.099 TPS menjadi 2.390 TPS. Penambahan ini pasti juga berdampak pada penganggaran," kata Gunawan sebelumnya.

KPU Makassar juga sedang menginventarisir kebutuhan baru untuk menyesuaikan pelaksanaan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Penyesuaian, kata Gunawan, mau tak mau berimbas pada restrukturisasi anggaran. "Pasti ada revisi (untuk anggaran). Selain diubah dan dihilangkan beberapa, juga muncul kebutuhan baru terkait COVID-19, misalnya APD dan lain-lain," ucapnya. 

Ketua KPU Makassar Farid Wajdi sebelumnya berharap, partisipasi pemilih minimal bisa sama dengan partisipasi pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Pada Pilpres, jumlah partisipasi sekitar 700 ribuan dari hampir satu juta orang pemilih.

"Target partisipasi tetap. Makanya kami tetap melakukan sosialisasi, walau pun sosialisasinya sebagian besar dikonversi ke sosialisasi digital," kata Farid kepada IDN Times, Kamis (18/6).

Farid mengatakan, di masa pandemik KPU Makassar tetap menggelar sosialisasi seputar pilkada. Sosialisasi digelar secara virtual dengan menyasar berbagai kalangan masyarakat dan kelompok umur. KPU makassar memanfaatkan aplikasi konferensi video Zoom.

KPU berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun kota untuk menggalang pemilih pemula dan pemilih muda yang jumlahnya signifikan. "Banyak sekali kelas Zoom sekarang di-set sama teman-teman di divisi sosialiasasi," ucap Farid.