Tanggulangi Kemiskinan, Pemprov Sulsel Minta Pemda Rajin Perbarui Data

09 Des 2019, 15:45 WIB

IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Guna mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk lebih memperhatikan kemutakhiran data terkait angka masyarakat miskin.

Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/12), mengatakan bahwa perbaikan data ini perlu dilakukan demi ketepatan sasaran penerima manfaat.

Untuk itu, kata Sudirman, pemda harus lebih aktif melakukan verifikasi dan validasi data. Selain itu, pemda juga diminta untuk menelisik lebih jauh hingga ke desa-desa untuk memperbaiki data yang dianggap keliru.

"Misalnya ketika dia dulu untuk kategori data sebagai penerima manfaat, sekarang sudah lepas karena sudah selesai, otomatis berubah data. Itu yang kita mau," ujar Sudirman.

1. Maksimalkan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BTD)

IDN Times/Asrhawi Muin

Sudirman menekankan bahwa perbaikan data ini juga sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BTD) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dia menuturkan, sejak awal Pemprov Sulsel memang telah melakukan penyisiran ke berbagai daerah di Sulsel untuk melakukan validasi data.

"Dan itu terus dilakukan. Tapi kita minta kabupaten/kota lebih aktif lagi karena sentralnya memang harus di sana. Makanya saya minta tadi lebih getol karena dominasinya adalah pengusulan dari bawah," ujar Sudirman lagi.

2. Tim yang melakukan pendataan harus mendapatkan pendampingan

IDN Times/Asrhawi Muin

Andi Sudirman mengatakan, sudah menjadi aturan bahwa perbaikan data harus dilakukan setiap sekali dalam 6 bulan agar ada sinkronisasi.

Hanya saja, dalam perbaikan data kali ini, ia meminta kepala daerah juga harus melakukan pendekatan kepada tim yang melakukan pendataan. Hal itu dikarenakan tim tersebut membutuhkan pendampingan.

"Karena kalau tidak didampingi kan mereka berhadapan dengan kepala desa, aparat, dan sebaginya. Istilahnya supaya dia lebih pede. Ada dari Dinas Sosial. Wagub bisa datang sekali-sekali untuk melihat, memastikan saja, just to make sure bahwa data pas yang kita inginkan," tambahnya.

3. Kemiskinan di Sulsel mengalami penurunan

IDN Times/Asrhawi Muin

Sebagai informasi, Menurut data BPS Sulsel yang diakses Senin (9/12), jumlah penduduk miskin di Sulsel hingga Maret 2019 sebesar 767,80 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan sebesar 24,83 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2018.

Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Presentasi penduduk miskin turun dari 9,06 persen kondisi Maret 2018 menjadi 8,69 persen pada Maret 2019.