Sudirman Tak Hadir, Wagub Hadiri Paripurna DPRD Sulsel Bahas APBD Perubahan

09 Sep 2025, 01:43 WIB

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi membacakan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2025 di ruang rapat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar, Senin (8/9/2025). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Intinya sih...

Pemprov Sulsel tegaskan soal efisiensi anggaran dan penguatan pendidikan - Pemerintah fokus pada digitalisasi layanan, integrasi data pajak, dan alokasi ke sektor pendidikan.
Fatma paparkan layanan kesehatan 3T hingga target pendapatan Rp10,4 triliun - Layanan kesehatan bergerak di wilayah 3T dan upaya penanganan banjir di Mamminasata.
Pemprov Sulsel singgung kendaraan listrik hingga beasiswa - Regulasi adaptif untuk kendaraan listrik dan penyesuaian anggaran beasiswa serta penataan tenaga honorer.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna di ruang rapat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Jalan AP Pettarani, Senin (8/9/2025). Agenda ini membahas jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, didampingi Wakil Ketua Rahman Pina dan Yasir Mahmud. Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi mewakili Gubernur membacakan jawaban pemerintah atas beragam catatan fraksi.

Fatma membuka penyampaiannya dengan menyampaikan belasungkawa atas aksi ricuh berujung pembakaran Gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar yang terjadi pada 29 Agustus 2025 lalu. Dia menuturkan duka mendalam atas peristiwa yang merenggut empat korban jiwa itu.

"Kita kehilangan empat saudara dalam peristiwa itu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," kata Fatma.

1. Pemprov Sulsel tegaskan soal efisiensi anggaran dan penguatan pendidikan

Suasana rapat paripurna DPRD Sulsel saat penyampaian jawaban pemerintah mengenai Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar, Senin (8/9/2025). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Menanggapi pandangan Fraksi Nasdem tentang pendapatan daerah, Fatmawati menegaskan pemerintah tidak menambah beban masyarakat. Intensifikasi akan ditempuh melalui digitalisasi layanan, integrasi data pajak, dan optimalisasi aset. Strategi ini juga menjawab pertanyaan serupa dari Fraksi Harapan .

Untuk belanja daerah yang dipertanyakan Fraksi Gerindra, pemerintah menekankan komitmen membatasi belanja seremonial dan penunjang. Alokasi diarahkan ke sektor prioritas yang langsung dirasakan publik.

"Ruang fiskal kita manfaatkan seoptimal mungkin demi layanan masyarakat," ujar Fatma.

Sektor pendidikan mendapat perhatian khusus. Menanggapi Fraksi Gerindra, Demokrat, dan lainnya, pemerintah menjelaskan program peningkatan kualitas guru, rehabilitasi sekolah, pengadaan alat praktik, serta bantuan seragam bagi siswa kurang mampu. Forum masyarakat peduli pendidikan juga diperkuat agar masyarakat terlibat dalam pengawasan.

2. Fatma paparkan layanan kesehatan 3T hingga target pendapatan Rp10,4 triliun

Ilustrasi layanan kesehatan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Di bidang kesehatan, Fatmawati memaparkan layanan bergerak di wilayah 3T dengan tenaga dokter spesialis, bidan, farmasi, dan gizi. Dua rumah sakit regional juga sedang dipersiapkan untuk memudahkan akses warga terpencil.

Untuk infrastruktur, Fatma menjelaskan upaya penanganan banjir di kawasan Mamminasata, termasuk normalisasi sungai, serta peluncuran transportasi massal Trans Sulsel. Sejak beroperasi Juli 2025, layanan ini sudah digunakan 110 ribu penumpang hingga akhir Agustus.

Kemudian, Fraksi PPP menilai target pendapatan Rp10,4 triliun terlalu optimistis. Menanggapi itu, Fatma menjawab dengan strategi penagihan kendaraan tidak daftar ulang, integrasi data wajib pajak, dan pengawasan berbasis digital.

"Target itu bukan sekadar harapan, melainkan disertai langkah implementatif," kata Fatma.

3. Pemprov Sulsel singgung kendaraan listrik hingga beasiswa

Ilustrasi kendaraan listrik berbasis hidrogen (freepik.com/freepik)

Fraksi PKS mengangkat isu tren kendaraan listrik. Mereka menyoroti kenaikan target pajak kendaraan bermotor dan turunnya pajak BBNKB akibat tren kendaraan listrik. Pemprov pun menyiapkan regulasi adaptif serta pengawasan lapangan.

Jawaban Pemprov turut menyinggung penyesuaian anggaran beasiswa dari Rp25 miliar menjadi Rp5 miliar agar bantuan lebih terarah. Kemudian, penataan tenaga honorer melalui pengangkatan PPPK lebih dari 10 ribu orang disertai penyediaan BTT Rp49,5 miliar untuk kesiapsiagaan bencana.

"Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Selatan," kata Fatma menutup penyampaiannya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina menilai jawaban pemerintah telah memuat uraian yang menyeluruh. Dia menegaskan kesiapan DPRD membahasnya lebih lanjut agar APBD berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Jawaban Gubernur, sudah komprehensif dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di agenda berikutnya. DPRD siap mengawal agar APBD benar-benar berpihak kepada rakyat," katanya.