Skandal Mega Korupsi Seret Jampidsus, ACC Minta Kejaksaan Kooperatif

Berdasarkan dokumen yang dilihat IDN Times, surat bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 tertanggal 8 Juli 2026 itu ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) di seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin.

Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan isi surat itu instruksi rapat yang rencananya dilakukan secara daring atau online oleh seluruh jajaran Koprs Adhyaksa, namun batal dilakukan.

"Tadi pagi hanya direncanakan kegiatan zoom meeting namun tidak jadi," kata Soetarmi saat dikonfirmasi IDN Times, Kamis (8/7/2026).

Mengenai penambahan personel TNI untuk pengamanan di Kantor Kejati Sulsel, Soetarmi mengaku belum ada penambahan, pengamanan dilaksanakan sebagaimana mekanisme yang selama ini telah berjalan.

"Kami tegaskan bahwa tidak ada penambahan personel TNI untuk pengamanan. Hingga saat ini, kondisi di lingkungan Kantor Kejati Sulsel tetap aman, kondusif, dan aktivitas perkantoran berjalan normal seperti biasa. Pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat juga berlangsung sebagaimana mestinya," tandasnya.

Pantauan IDN Times di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, aktivitas pegawai berjalan normal, tampak beberapa pegawai selesai menunaikan salat Azhar berjamaah di Masjid Baitul Adli Kejati Sulsel

Di bagian gerbang atau pintu masuk Kantor Kejati Sulsel, terlihat ada tiga anggota TNI, dua diantaranya sedang berjaga bersama petugas keamanan dari Kejati Sulsel di area Pos penjagaan, satu lainnya duduk di Plaza Aspirasi.

Sementara itu, mengenai penggeledahan yang menyeret Jampidsus Febrie Adriansyah, Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Anggareksa PS mengatakan, mendukung upaya Kortastipidkor Polri untuk mengusut dugaan kasus korupsi yang melibatkan berbagai pihak.

"Termasuk jika ada indikassi keterlibatan aparat penegak hukum lainnya (kejaksaan)," tegasnya.

Selain itu, Anggareksa juga meminta Kortastipidkor Polri untuk transparan ke publik mengenai kasus yang ditanganinya agar publik bisa turut mengawasi.

Ia juga menyarankan pihak kejaksaan menghormati proses hukum agar tetap menjaga kepercayaan publik di tengah mencuatnya kasus yang menyeret Jampidsus.

"Menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan kooperatif dengan penyidik," tutupnya.