Makassar, IDN Times - Sebanyak 50 orang atau seluruh Anggota DPRD Kota Makassar telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penyerahan itu telah rampung sejak Agustus 2024 lalu.
"Sudah semua. Waktu tanggal 19 bulan lalu," kata Komisioner KPU Makassar, Abdi Goncing, saat dikonfirmasi IDN Times, Rabu (4/9/2024).
Abdi mengatakan seluruh anggota DPRD Makassar terpilih itu menyerahkan LHKPN-nya sebelum batas akhir penyerahan. Daftar nama tersebut telah disampaikan kepada Pj Gubernur Sulawesi Selatan melalui Wali Kota Makassar.
"Dari 50 calon terpilih tersebut, semuanya secara lengkap telah menyerahkan bukti pelaporan LHKPN-nya ke KPU Kota Makassar," kata Abdi.
LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara, termasuk anggota DPRD. LHKPN berisi mengenai informasi harta kekayaan yang dimiliki saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
Penyetoran LHKPN merupakan salah satu syarat wajib sebelum anggota dewan terpilih dilantik. Menurut PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, calon terpilih harus menyampaikan LHKPN ke KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Anggota DPRD Makassar terpilih rencananya dilantik pada 9 September 2024. Sekretaris DPRD Kota Makassar M Dahyal mengatakan sebelum pelantikan, akan ada sejumlah rangkaian kegiatan.
"Iya tanggal 9, insyaallah jadi rangkaian kegiatannya itu tanggal 5 kita zikir, gladi kotor baru kita zikir sorenya. Pelantikan di ruang paripurna. Di tanggal 7 itu kita gladi bersih," kata Dahyal.
Zikir itu, kata Dahyal, akan mengundang anak-anak Tahfiz dan tidak melibatkan anggota dewan. Sebab pada tanggal 8 September, lokasi pelantikan sudah harus steril.
"Jadi lokasi sudah steril termasuk lantai 1, 2 lantai 3 tidak boleh ada orang yang masuk, dibersihkan kemudian dikunci dan diserahkan ke pengamanan," kata Dahyal.