PSBB Makassar, Gubernur Sebut Tindakan Satpol PP Berlebihan

Nurdin mengatakan, yang paling penting adalah mengedukasi pelanggar dengan pendekatan persuasif. Bukan dengan sikap represif, bahwa seolah-olah warga berbuat kejahatan berat.

Nurdin mengingatkan petugas, termasuk Satpol PP, agar bersikap lebih elegan dalam bertindak. Menurutnya, menyemprot bahkan menyita barang tidak ada hubungannya dengan upaya pemerintah menekan penyebaran COVID-19.

"Turun (penindakan) bukan untuk marah-marah, tapi turun untuk melayani. Kalau ada yang keliru diluruskan. Kalau ada yang tidak patuh, dibuat jadi patuh. Punishment boleh tapi tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Orang yang dihukum itu butuh sentuhan," ujar Nurdin.

Selama PSBB, ada sejumlah jenis usaha yang jadi pengecualian dan boleh tetap beroperasi. Misalnya toko yang menyediakan kebutuhan pokok bagi warga. Namun menurut Nurdin, selama di lokasi usaha diterapkan protokol kesehatan, toko yang lain juga bisa tetap buka.

Yang penting, kata Nurdin, toko menerapkan aturan tegas bagi pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Kondisi suhu tubuh pengunjung juga harus diperiksa. 

"Tidak usah pergi intip-intip tokonya orang kalau sudah ditutup. Kalau orang ada kerja di dalam, tapi toko tutup, ya jangan dibuka lagi. Selama dia jaga jarak, pakai masker dan ada pencuci tangan, itu tidak apa-apa," ungkap Nurdin.

Nurdin menyatakan penerapan PSBB di Makassar akan diperpanjang. Namun di saat yang sama, perputaran roda ekonomi warga juga harus tetap berjalan.

Ke depan, Nurdin berharap, jika perpanjangan PSBB disetujui, tidak ada lagi aparat yang berlaku tidak sepantasnya kepada pelanggar. Kususnya di lokasi usaha yang telah menerapkan standar kesehatan.

"Makanya saya sudah minta sama pak Wali Kota Makassar untuk undang semua pengusaha yang punya banyak karyawan. Tugas pemerintah sekarang, selamatkan yang usaha yang sudah mau kolaps," kata Nurdin.